Bupati Polman Tolak Program KKN MBKM, “Lukai” Mahasiswa UNM

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR -Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Polewali Mandar, Sulawesi Barat,  mendapat penolakan dari Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, sedangkan mahasiswa sudah berada pada daerah tersebut. Dalam surat yang dikeluarkan bupati penolakan ini terkait kondisi terkini kasus Covid-19 di daerah tersebut.

Salah seorang mahasiswa UNM, Muhammad Fadil mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan dari Bupati Polman yang menolak Mahasiswa UNM. Dia mengatakan program ini adalah program langsung dari Kementerian Pendidikan. Namun, pihak Pemerintah Kabupaten Polman seakan menolak hal tersebut.

“Ada beberapa hal yang menjadi kekecewaan kami disini. Sebenarnya KKN yang dilakukan oleh UNM ini, bukanlah KKN seperti biasa melainkan ini adalah program kementerian bertajuk “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” yang bekerjasama dan berkoordinasi dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia agar terjun langsung di masyarakat untuk menerapkan ilmunya,” ujarnya kepada wartawan SUARACELEBES.COM, Rabu (21/7/2021).

Founder Pemuda Milenial Peduli Perubahan (PMPP) ini juga mempertanyakan apakah sudah ada komunikasi yang terjadi antara pihak internal pemerintahan yang ada di daerah tersebut, terkait keberadaan mahasiswa yang ada disitu sebelumnya.

“Sebelum surat yang keluar dari bupati itu, sebenarnya sudah ada mahasiswa yang terjun langsung ke lapangan. Artinya keluarnya surat itu, menjadi pertanyaan bagi pihak kami. Apakah ada miss komunikasi yang terjadi antara sekretaris daerah, dinas pendidikan setempat, dan juga pihak kecamatan. Mengapa kami sudah ada di lapangan, baru dilayangkan surat tersebut,” jelasnya.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM ini juga melanjutkan, kabupaten lain mau menerima mahasiswa yang mengikuti program kementerian ini.

“Saya juga mendapat konfirmasi, hanya Kabupaten Polman yang menolak diantara kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulbar, ini adalah perjuangan kementerian yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir,” ujar mahasiswa yang sudah menginjak semester akhir di UNM tersebut.

“Ketika yang menjadi alasan adalah pandemi Covid-19, maka yang paling pertama menghentikan program ini adalah pihak kementerian itu sendiri. Karena seperti yang diketahui, kita semua sudah bahu-membahu untuk menangani dan mencegah Covid-19 ini. Namun, saya pikir tidak mungkin juga mahasiswa yang sebelumnya itu diterima tanpa ada MOU sebelumnya, apalagi mereka sudah satu minggu disana,” lanjutnya lagi.

Dia juga menambahkan bahwa UNM juga tidak akan sembarangan mengutus, ketika tidak sesuai dengan prokes yang berlaku.

“UNM tidak pernah dan tidak mungkin mengutus mahasiswa, ketika tidak melihat kondisi yang ada selama ini. Saya juga tegaskan, UNM ini juga salah satu kampus yang mendukung pencegahan pandemi Covid-19 ini,” tambah Fadil.

“Nah, dengan adanya penolakan ini, haruslah juga di dukung dengan adanya kondisi terkini yang ada di Polman. Harusnya dalam surat tersebut ada konfirmasi tentang kondisi terkini yang ada disana, entah itu seminggu/sebulan terakhir, agar kita juga sama-sama bisa mengerti. Jika memang surat yang dilayangkan kepada kami itu alasannya karena Covid-19, apakah itu berasal dari mahasiswa? Dengan adanya surat ini juga bisa melukai psikologi mahasiswa yang sudah ada seminggu sebelumnya. Mereka bisa saja berpikir, ada apa dengan komunikasi kebijakan antara pemda yang ada di sana,” lanjutnya.

Fadil juga menjelaskan bukan cuma hati mahasiswa yang pihak Pemkab Polman lukai, melainkan pihak dari civitas akademika UNM juga ikut sakit. Sebab, bisa saja timbul pertanyaan di masyarakat bahwa pihak kampus tidak sesuai dengan prosedur kesehatan yang ada.

“Menariknya juga hanya Pemkab Polman yang menolak kebijakan kementerian pendidikan, karena kabupaten lain tidak melakukan hal tersebut, seperti kabupaten majene yang senantiasa menerima kami. Ada dua kecamatan yang menolak mahasiswa UNM, yaitu Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tinambung,” ungkapnya.

Fadil menyatakan semua pihak telah aktif dalam mencegah situasi pandemi ini. Dia juga berharap agar jangan berpikir dangkal, sehingga banyak kegiatan atau program yang menjadi terhambat.

“Saya harap dengan adanya surat itu akan melahirkan jawaban dari penolakan tersebut. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi, sehingga Pemkab Polman lebih memasifkan kordinasi jajaran atas hingga bawah. Terus terang kami kecewa,” tutup Fadil. (Ainun Muhammad)

Perumda Parkir Makassar
Pangkep SC