SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat membentuk posko pemilihan umum kepala daerah yang bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian untuk mengakomodir segala informasi berupa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Pemilukada serentak. Pembentukan posko pemilukada ini berdasarkan surat edaran Kejaksaan Agung untuk seluruh daerah yang menggelar pemilihan umum.
Adapun posko yang dibentuk untuk memantau jalannya tahapan pilkada ini, akan berdiri dimasing-masing daerah, misalnya Kabupaten Takalar, maka akan dibentuk posko dibawah naungan Kejaksaan Negri Takalar pada bidang Intelegen. Sementara untuk pemilukada di Sulawesi Barat akan menjadi pantauan pihak Kejati.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin menerangkan bahwa telah ada lima personil Intelegen yang ditugaskan untuk menjalankan tugas di posko pemilukada tersebut. Salahuddin juga menegaskan bahwa tugas posko pemilukada yang dibentuk Kejaksaan berbeda dengan Bawaslu yang menjadi penyelenggara yang bertugas memantau pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung.
“kita bersinergi, bawaslu menjalankan tugasnya sebagai pemantau pelanggaran , dan kita akan berdiskusi terkait penegakan hukumnya,” ucap Salahuddin
Salahuddin juga menambahkan bahwa dalam perjalanan tahapan pilkada, masyarakat bisa menyampaikan informasi-informasi yang ditemukan sekaitan dengan pelaksanaan Pemilukada serentak. (SEN)
