Pemprov Berpeluang Dituntut Ganti Rugi Atas Lahan CPI

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Biro Hukum Pemprov Sulsel, Taufan Husni membantah jika lahan seluas 12 hektar di kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) Jalan Metro Tanjung Bungan Makassar, adalah milik salah satu warga bernama Abdul Latief Makka.

Menurutnya, seluruh lahan di kawasan CPI itu adalah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri rapat dengar pendapat membahas tentang sengketa lahan di kawasan CPI, antara biro hukum pemprov, komisi D DPRD Sulsel dan pihak ahli waris Abdul Latief Makka.

Ditambahkan Taufan, Pemprov Sulsel memiliki hak kepemilikan lahan di CPI, meskipun pihak ahli waris menggugat sertifikat tanah milik pemprov di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, namun pihaknya ahli waris yakni keluarga Abdul Latief Makka kalah dalam proses hukum.

Master Plan Centre Point Of Indonesia (CPI). (int)
Master Plan Centre Point Of Indonesia (CPI). (int)

“Memang betul pihak ahli waris memenangkan putusan PTUN tingkat pertama, tetapi putusan tingkat banding dan kasasi itu dimenangkan oleh pemprov, itu diakui oleh kuasa hukum ahli waris,” kata dia.

Putusan kasasi sudah memenangkan pihak Pemprov Sulsel, yang dipersoalkan keluarga Abdul Latief Makka yakni hak garap di kawasan CPI, yang kondisi hukumnya masih dalam proses hukum. Dilokasi CPI juga ada pihak lain  yang mengaku juga memiliki hak garap.

“Jadi Pak Latief itu sementara berjalan proses gugatan hak garap lahan, dia mengungat orang-orang yang mengaku memiliki kewenangan hak garap lebih awal. Kemungkinan ketika ada yang menangkan proses hukum ini, kemungkinan ada yang akan menuntut ganti rugi ke pemprov,” tutupnya. (SO)

PEMKOT-Makassar