NUSA : Semakin Banyak PSU Indikator Kualitas Pemilihan  Rendah

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – KPU Sulawesi Selatan telah menerima 40 rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ( PSU) dari Bawaslu yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan informasi dari KPU Sulsel ada sebanayak 13 Kabupaten/Kota yang melakukan PSU yaitu Makassar, Jeneponto, Takalar, Barru, Pangkep, Maros, Pare-pare, Bone, Soppeng, Toraja Utara, Luwu, Palopo, dan Luwu Timur.

Direktur Lembaga konsultan Politik Nurani Strategic (NUSA), Nurmal Idrus menjelaskan bahwa PSU adalah salah satu tindakan tertinggi yang direkomendasikan Panwas untuk sebuah pemilihan. Rekomendasi PSU itu memberi penggambaran bahwa ada masalah krusial dan sangat berat di TPS tersebut.

Menurut mantan ketua KPU Makassar itu, Semakin banyak PSU menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi di daerah tersebut sangat rendah. “Jadi, rekomendasi PSU itu tak bisa main-main. Semakin banyak PSU menjadi salah satu indikator kualitas pemilihan di sebuah daerah,” jelasnya.

Di Kabupaten Barru misalnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat rekomendasi untuk Pemilihan Suara Ulang ( PSU) di 9 TPS, di lima Kecamatan di wilayah Kabupaten Barru. Daerah 13 Daerah yang direkomendasikan PSU Kabupaten Barru adalah daerah yang paling banyak PSU, Ini menandakan bahwa kualitas pemilihan di daerah ini sangat rendah.

PSU ini rekomendasikan rata-rata pemilih melanggar karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak terdaftar pemilih tambahan (DPTb) dan tidak terdaftar pemilih khusus yaitu ber KTP Elektronik dan meraka semua ber KTP el luar daerah.

“KPPS gagal memahami proses teknis ini karena kurangnya bimbingan oleh KPU. Pemilih yang pindah memilih harus punya dua syarat mutlak yaitu memegang lembar A5 sebagai bukti pindah memilih dari TPS asal dan namanya harus terdaftar dalam DPTb di TPS baru. Setelah itu pemilih hanya diberikan kertas suara sesuai dengan wilayah asal memilihnya. Di sini banyak kealpaan dalam menafsirkan berapa kertas suara yang harus dipegang oleh pemilih dengan status ini,” kata Nurmal Idrus.

Banyak penggunaan KTP di TPS tidak sesuai prosedur, melihat hal ini ada upaya mobilasisasi melakukan pencoblosan di TPS dengan hanya bermodalkan KTP, Menurut Nurmal Idrus sebenarnya tindakan mobilisasi ini tak ada gunanya jika KPPS memahami syarat pemberian kertas suara kepada pemilih dengan status pindah memilih. “Sebab, meski dimobilisasi sebenarnya tak ada gunanya karena kertas suara yang diberikam harus sesuai daerah pemilihannya,” ucapnya.

Nurmal Idrus menilai salah satu faktor terbesar mengapa banyak rekomendasi PSU di Pemilu 2019 bukan karena kesengajaan untuk bermain curang petugas di tingkat TPS.

“Saya melihat, salah satu faktor terbesar mengapa banyak rekomendasi PSU di Pemilu 2019 bukan karena kesengajaan untuk bermain curang petugas di tingkat TPS. Tapi mereka terkesan kurang mengetahui dan menguasai tugas-tugasnya. Ini terjadi karena pelatihan yang dilakukan KPU sangat minim dan terbatas. Karena anggaran terbatas maka KPU biasanya hanya melakukan pelatihan hanya sekali. Demikian pula dari 7 anggota KPPPS biasanya yang dilatih hanya 1 orang,” terangnya. (*)

Badan Intelijen Negara
Pangkep SC