SUARACELEBES.COM, MAKASSAR- Tim kunjungan kerja (kunker) komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan peninjauan ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat 24 Maret 2017.
Anggota tim kerja, Aliyah Mustika Ilham, mengatakan kunjungan tersebut guna meninjau kesiapan Fakultas Kedokteran Unhas dalam menyukseskan program Wajib Kerja Dokter Specialis (WKDS).
“Sebelumnya komisi IX mengadakan rapat kerja dengan menteri kesehatan membahas program wajib kerja ini, dari hasil rapat itulah sehingga kami hari ini melaksanakan kunjungan kerja spesifik terkait kesiapan institusi pendidikan,” kata Aliyah.
Legislator partai Demokrat ini mengatakan, Pemerintah mencanangkan program WKDS sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan distribusi dokter spesialis yang tidak merata. Dari program ini diharapkan terjadi peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Untuk menyukseskan program ini setiap institusi pendidikan program dokter spesialis mendapat tugas menyiapkan mahasiswa program dokter spesialis yang akan menjadi peserta WKDS. Maka setiap dokter spesialis lulusan perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti WKSD paling singkat 1 tahun.
“Peserta WKSD ditempatkan pada rumah sakit terpencil, perbatasan dan kepulauan di Indonesia. Merekapun berhak mendapat hak dan tunjangan dari Pemerintah pusat dan daerah,”ujar Aliyah.
Dekan Fak. Kedokteran Unhas Prof . Dr.dr. Andi Asadul Islam, mewakili rektor Unhas, menyambut baik upaya pemerintah mencanangkan program WKSD. Penyebaran tenaga dokter spesialis diakuinya memang selalu menjadi masalah dalam pemerataan di sejumlah wilayah terutama lokasi terpencil.
Dalam setahun, Unhas meluluskan sekitar 200an dokter spesialis. Jika diakumulasikan dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya, maka dalam setahun Sulsel bisa mencetak ribuan tenaga. Namun masih saja Indonesia kekurangan SDM dan sebagian besar memilih mengabdi di kota besar.
“Kami menyambut baik program pemerintah pusat ini. Namun perlu diketahui selama ini kami tidak memiliki kewenangan mengatur dimana lulusan kami bisa ditempatkan, cuma merekomendasi saja,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Dr. Rachmat Latief, mengatakan pihaknya telah menyiapkan empat rumah sakit (rs) untuk menyukseskan program tersebut. Ke empat rs tersebut tersebar di Sulsel seperti di Palopo, Pinrang, Soppen dan Bulukumba.
“Kami Pemerintah Sulsel menyambut baik ini, siap menerima dan siap rumah sakitnya, siap juga insentifnya. Pasca wajib kerja kami berharap mereka mau jadi tenaga tetap disana,” ujarnya.
Selain Aliyah Mustika, dalam kunker tersebut juga hadir sejumlah anggota DPR RI, antara lain, Syamsul Bachri dari fraksi Partai Golkar, Ermalena dari PPP, Dewi Asmara dari Partai Golkar, Suir Syam dari Partai Gerindra, Verna Gladiea MerryvInkiriwang dari Partai Demokrat, Sitti Masrifah dari PKB dan Irgan Chairul Mahfiz dari PPP.
