banner dprd mkassar
HUKUM  

Putusan inkrah, Sekda Torut Belum Dieksekusi

pemprov sulsel

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Forum Mahasiswa Toraja (Format) mempertanyakan kinerja dan keseriusan jaksa Cabang Kejaksaan Negeri Toraja Utara yang belum mengeksekusi Sekretaris Daerah (Sekda) Toraja Utara (Torut), E.K. Lewaran Rantela’bi padahal telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dan telah berkekuatan hukum tetap.

MA dalam putusan kasasinya menghukum Lewaran dengan tiga tahun penjara karena dianggap bersalah melakukan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Toraja Utara (Torut) pada 2011-2012 dengan kerugian negara senilai Rp281 juta

“Vonis Sekda sudah turun sejak enam bulan yang lalu, namun Kacabjari Abdul Rachmat selalu berkilah belum menerima salinan putusan. Makanya kami ke Pengadilan Tipikor Makassar untuk meminta pengadilan mengirimkan salinan putusan tersebut,” ujar Ketua Penanggungjawab Format Prakarsa Randan, kemarin.

Prakarsa menuturkan dirinya telah ke pengadilan untuk mengawal salinan putusan agar segera sampai di tangan jaksa. Dengan begitu, jaksa tidak lagi dapat berkilah menunda eksekusi karena belum mendapat salinan putusan.

“Kami sebagai masyarakat Toraja heran dengan hukuman yang sudah jelas dari MA terbukti bersalah namun belum ada eksekusi oleh jaksa selaku eksekutor,” tukasnya.

Saat ini lanjut Prakarsa, Format akan segera mendesak Cabjari Torut untuk melakukan eksekusi terhadap Lewaran yang saat ini masih menjabat sebagai Sekda aktif. “Jangan sampai ada permainan antara terpidana dengan jaksa sampai tidak melakukan eksekusi,” ujar Prakarsa.

Sementara itu Humas Pengadilan Tipikor Makassar, Muhammad Anzar Majid menuturkan jika putusan kasasi terhadap Sekda Torut diputus hakim MA pada Oktober 2016 lalu.

Putusan Mahkamah Agung bernomor 396 K/Pid.Sus/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 dibuat oleh hakim kasasi Krisna Harahap selaku ketua, Syamsul Rakan Chaniago dan Artidjo Alkostar, masing-masing sebagai anggota.

Dalam putusannya, MA memberikan vonis tiga tahun penjara disertai kewajiban membayar denda Rp100 juta subsider 4 bulan penjara. Meski dalam putusan hakim tidak membebani Lewaran mengembalikan kerugian negara melainkan perintah agar terpidana ditahan di penjara.

Call Center PU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *