Kejati Sulsel Angkat Bicara Soal Pengalihan Penahanan Tersangka Korupsi Alkes Pangkep

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akhirnya angkat bicara soal riuknya pengalihan penahanan salah seorang tersangka dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kabupaten Pangkep. Pasalnya, sejak masa kepemimpinan Hidayatullah sebagai Kepala kantor Kejati, tidak satupun tersangka yang berhasil keluar dari tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin menjelaskan bahwa diterimanya pengalihan penahanan tersangka dugaan korupsi Alkes Kabupaten Pangkep dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya ialah, adanya niat baik yang merupakan sikap koperatif tersangka dengan mengembalikan kerugian negara sebesar 6 Milyar rupiah. Hal ini sejalan dengan tujuan penindakan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejati Sulselbar ialah memprioritaskan pengembalian kerugian negara.

“Pengalihan dilakukan oleh karena melihat kerugian negara dikembalikan oleh tersangka. Prioritas Kejati dalam menindak kasus korupsiĀ  adalah bagaimana jaksa bisa berperan mengembalikan kerugian,”ujar Salahuddin.

Namun pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka Sc dalam kasus ini lanjut Salahuddin, bukan berarti menghapus perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka. Sehigga, dapat dipastikan bahwa proses hukum terhadap pihak-pihak yang teribat akan terus berjalan oleh tim penyidik.

“Sesuai dengan pasal 4 undang-undang Tindak pidana pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggung jawaban pidana. Artinya meski sudah dikembalikan dan meski ada penagguhan penahanan, pemeriksaan terhadap tersangka akan tetap dilakukan,”imbuh Salahuddin.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Sulsel berhasil menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan Alat Kesehatan pada dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep dengan total anggaran 22,8 Milyar rupiah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Pangkep. Indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus ini ialah adanya dugaan penggelembungan dana atau mark up serta ketidaklayakan barang atau alat kesehatan yang hingga saat ini belum memiliki izin edar di Indonesia.

Sejumlah saksi telah dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini, seperti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Kepala Bappeda Kabupaten Pangkep, serta Bupati Kabupaten Pangkep bersama adiknya.

PEMKOT-Makassar