Pihak Kejati Pertegas Walikota Makassar Danny Pomanto Diperiksa Sesuai Surat Panggilan

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Walikota Makassar, Danny Pomanto telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, Selasa (30/05/2017) kemarin.

Usai diperiksa sebagai saksi kasus korupsi penyewaan lahan Buloa, Danny Pomanto memberikan klarifikasi terkait pemanggilan tersebut. Danny sapaan akrabnya mengaku, jika kedatangannya ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, hanya sekedar silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jan S Maringka.

tum-1

Menurut Danny, saat itu dirinya sedang berada di ruangan Jan, ketika tim penyidik datang dan meminta izin untuk menanyakan terkait kasus Buloa.

“Kebetulan memang ada masalah lahan di Buloa, makanya sekalian saya diklarifikasi di lantai lima,” ujar Danny.

Namun, pernyataan Danny tersebut dibantah keras oleh pihak Kejati Sulsel. Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Tugas Utoto, pemeriksaan Wali Kota Makassar tersebut telah melalui mekanisme yang ada dan disertai dengan surat pemanggilan saksi.

“Masak ada orang mau diperiksa tanpa surat panggilan. Apalagi yang diperiksa pejabat,” bantah Tugas, Rabu (31/5/2017), saat dikonfirmasi terkait pernyataan Danny.

Sekedar diketahui, Wali Kota Makassar tersebut diperiksa oleh penyidik Kejati Sulsel sebagai saksi terkait kasus penyewaan lahan negara di kelurahan Buloa. Danny Pomanto diperiksa selama beberapa jam, sejak pagi hingga siang hari.

Kasus ini berawal dari kesepakatan penyewaan lahan yang digarap Rusdin cs kepada PT PP untuk digunakan sebagai jalan masuk proyek Makassar New Port (MNP). Lahan tersebut disewa PT PP dari Rusdin dan Jayanti sebesar Rp 500 juta per tahun. Pada tahun kedua PT PP merasa hal tersebut tidak benar dan melaporkannya kepada Kejati Sulsel.

Diawal kasus tersebut bergulir, Lurah Buloa, Iraman, usai dimintai keterangan di Kejati sempat mengatakan bahwa uang sebesar Rp 500 juta tersebut diterima oleh Soedirjo Aliman atau Jentang.

“Tanah negara yang disewakan tersebut sebenarnya digarap oleh JenTang, jadi secara otomatis uang sewa yang sudah dibayarkan pada tahun 2015 oleh PT PP, masuk ke Jen Yang. Data yang kami terima juga Rusdin dan Jayanti merupakan pegawai Jen Tang,” ujar Iraman saat itu.

Hingga saat ini, Kejati Sulsel telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya adalah Asisten Satu Pemkot Makassar, Sabri, serta Jayanti dan Rusdin(*)

Badan Intelijen Negara
Pangkep SC