SUARACELEBES.COM – Dinas Pertanahan Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelayanan publik melalui penguatan koordinasi internal. Hal tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) rutin yang digelar di Ruang Rapat Dinas Pertanahan Kota Makassar, Senin (4/5/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., diikuti jajaran pejabat struktural hingga staf untuk memancarkan pencapaian kerja sekaligus menyusun langkah percepatan program kerja di pekan berjalan.
Dalam arahannya, Sri Sulsilawati menegaskan bahwa rapat rutin bukan sekadar agenda formalitas, melainkan menjadi ruang evaluasi dan penyelesaian persoalan yang muncul di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Rapat rutin setiap Senin ini bukan sekedar formalitas, melainkan momen penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa setiap kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan bersama. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap prima, cepat, dan akurat,” ujar Sri Sulsilawati.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari kemajuan percepatan sertifikasi tanah, pengukuran bidang tanah, hingga penanganan batas lahan yang masih menjadi tantangan dalam pelayanan pertanahan. Selain itu, Dinas Pertanahan juga mendorong percepatan layanan digitalisasi guna mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan di Kota Makassar.
Rakor kali ini disertai pentingnya peran koordinatif lintas bidang. Sekretaris Dinas Pertanahan, H. Emil Yudiyanto, TN, S.STP., M.Si., bersama para kepala bidang dan staf menyampaikan evaluasi serta kemajuan pekerjaan dari masing-masing unit kerja. Forum ini menjadi sarana konsolidasi untuk memastikan seluruh program berjalan dan masalah teknis di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat.
Melalui rakor yang dilaksanakan secara berkala ini, Dinas Pertanahan Kota Makassar bertujuan menciptakan ritme kerja yang lebih efektif guna mendukung legalitas aset tanah serta pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan.
