SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Persoalan antrean panjang dan keterbatasan BBM bersubsidi, khususnya Biosolar, di sejumlah SPBU Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari kalangan pengusaha SPBU.
Dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pertamina dan sejumlah pengusaha SPBU, kebijakan kuota BBM subsidi yang berada dalam kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turut menjadi perhatian.
Salah seorang pengusaha SPBU yang hadir dalam pertemuan tersebut, namun meminta namanya tidak disebutkan, menyebut pengurangan kuota menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stok Biosolar cepat habis dan antrean kendaraan semakin panjang.
“Yang mengatur kuota BBM subsidi itu BPH Migas. Mereka melakukan pengurangan kuota. Misalnya, yang tadinya kami diberi 40 kiloliter, kemudian dikurangi menjadi 10 kiloliter. Ini yang memicu antrean karena stok BBM terbatas. Pertamina hanya menyalurkan,” ungkapnya.
Menurut pengusaha tersebut, berkurangnya pasokan membuat SPBU kesulitan memenuhi kebutuhan kendaraan yang datang untuk mendapatkan BBM subsidi.
Kondisi itu terutama terlihat pada antrean kendaraan yang membutuhkan Biosolar. Di sejumlah lokasi, antrean bahkan berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
BPH Migas Jadi Sorotan
Persoalan kuota menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan karena BPH Migas memiliki peran dalam penetapan kuota jenis BBM tertentu dan penyaluran BBM bersubsidi.
Para pengusaha SPBU berharap kebijakan kuota dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi BBM subsidi yang tinggi.
Mereka menilai ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan pasokan dapat memicu antrean panjang serta menimbulkan persoalan baru di SPBU.
Meski demikian, persoalan kuota dan distribusi BBM subsidi perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah pusat, BPH Migas, Pertamina, pemerintah daerah dan pengelola SPBU.
Pemprov Sulsel Koordinasi dengan Pertamina
Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk mencari solusi terhadap persoalan antrean BBM.
Menurut Jufri, kebijakan dan penyaluran BBM bersubsidi melibatkan kewenangan pemerintah pusat dan badan usaha yang ditugaskan dalam pendistribusiannya.
Sementara Pemprov Sulsel berperan melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan.
“Penanganan persoalan antrean BBM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, hingga pengusaha SPBU yang tergabung dalam Hiswana Migas,” ujar Jufri.
Antrean Kendaraan Jadi Perhatian
Selain persoalan pasokan dan kuota, Pemprov Sulsel juga menyoroti antrean kendaraan yang mengganggu lalu lintas.
Jufri mengatakan kendaraan berukuran besar yang mengantre di sejumlah SPBU telah berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, khususnya di Kota Makassar.
Pemerintah bersama aparat terkait akan melakukan penataan kendaraan. Kendaraan yang telah selesai mengisi BBM akan diminta tidak kembali parkir di sekitar SPBU.
“Tadi sudah ada ketegasan bahwa setelah ini, polisi, Satpol PP dan Satgas kabupaten/kota yang rencana dibentuk itu akan memerintahkan tidak boleh ada mobil parkir setelah mengisi di SPBU,” jelasnya.
Satgas SPBU Disiapkan
Pemprov Sulsel juga menyiapkan koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, termasuk rencana pembentukan Satgas untuk membantu menangani antrean BBM di SPBU.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah antrean meluas ke badan jalan sekaligus mengurangi potensi gesekan antara masyarakat dan operator SPBU.
Di sisi lain, persoalan kuota BBM subsidi yang disorot pengusaha SPBU diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, termasuk BPH Migas, agar distribusi BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Masyarakat kini menunggu solusi konkret atas kelangkaan dan antrean Biosolar, sementara pemerintah daerah bersama pihak terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM subsidi tetap berjalan.(Tim)
