SUARACELEBES.COM, MAKASSAR — Keberhasilan Pemerintah Kota Makassar meraih Terbaik I SDGs Action Awards 2026 dari Kementerian PPN/Bappenas melalui inovasi Lontara+ tidak terlepas dari upaya mengintegrasikan berbagai layanan publik, termasuk administrasi kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar menjadi salah satu perangkat daerah yang mendukung pengembangan ekosistem layanan digital tersebut.
Integrasi layanan Dukcapil ke dalam aplikasi Lontara+ diluncurkan pada 17 Agustus 2026. Melalui fitur ini, masyarakat dapat mengakses sejumlah kebutuhan administrasi kependudukan secara digital tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
Layanan yang tersedia antara lain pencetakan Kartu Keluarga (KK), penerbitan akta kelahiran, penerbitan akta kematian baru, hingga pengesahan anak.
Kehadiran fitur tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar menyatukan akses pelayanan publik dalam satu platform yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Disdukcapil Raih Penghargaan Integrasi Sistem
Dukungan Disdukcapil dalam pengembangan Lontara+ juga mendapat pengakuan melalui Lontara+ Awards 2026.
Dalam rangkaian peringatan HUT ke-419 Kota Makassar, Disdukcapil meraih penghargaan kategori OPD Paling Proaktif dalam Integrasi Sistem. Penghargaan tersebut diterima Kepala Disdukcapil Makassar, Muhammad Hatim Salam, dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada 9 November 2026 di Lapangan Karebosi.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan sejumlah aspek penilaian, di antaranya respons dan sikap kooperatif organisasi, kesiapan integrasi sistem, komitmen pimpinan, kecepatan administrasi, serta kapasitas sumber daya manusia dalam transfer pengetahuan.
Capaian ini memperlihatkan peran Disdukcapil dalam mendukung keterhubungan sistem pelayanan pemerintahan, khususnya pada sektor administrasi kependudukan.
Lontara+ Catat Lebih dari 76 Ribu Pengguna
Pada tingkat pemerintah kota, Lontara+ berhasil mengantarkan Makassar meraih Terbaik I kategori kota dalam SDGs Action Awards 2026.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima langsung penghargaan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam rangkaian SDGs Annual Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan Munafri, aplikasi Lontara+ telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dan lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
Platform tersebut juga menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Sebanyak 18.819 pengaduan dinyatakan telah diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
Angka tersebut merupakan capaian Lontara+ secara keseluruhan, bukan khusus layanan administrasi kependudukan.
Munafri menyebut aplikasi tersebut dikembangkan sejak 2025 untuk mengatasi persoalan banyaknya aplikasi pemerintah daerah yang berjalan secara terpisah. Melalui integrasi layanan, pemerintah ingin menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terhubung antarorganisasi perangkat daerah.
Digitalisasi Administrasi Kependudukan Jadi Bagian Transformasi Pelayanan
Integrasi layanan Dukcapil dalam Lontara+ menjadi salah satu bentuk penerapan transformasi digital pada pelayanan dasar masyarakat.
Kemudahan akses administrasi kependudukan memiliki arti penting karena dokumen seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian dibutuhkan masyarakat dalam berbagai urusan pelayanan publik.
Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengajukan dokumen, mengunggah persyaratan, serta memantau perkembangan permohonan melalui aplikasi.
Pengembangan ini juga sejalan dengan upaya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ke depan, tantangan Disdukcapil bukan hanya memperluas integrasi layanan, tetapi juga memastikan proses pengajuan berjalan stabil, data kependudukan tetap akurat, serta masyarakat memperoleh pendampingan ketika mengalami kendala dalam menggunakan layanan digital.









