SUARACEBES.COM, MAKASSAR -Menghadapi pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang, berbagai pihak dari unsur komponen masyarakat berharap aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak memobilisasi massa serta tidak mempengaruhi pemilih untuk memilih kandidat tertentu, baik sebagai kandidat bupati/walikota maupun sebagai calon Gubernur Sulsel.
Anggota Pemantau Independen Pakta Integritas Sulsel, MS Baso DN menegaskan, aturan dan regulasi yang mengatur tentang larangan ASN untuk ikut dalam kontestasi politik sudah jelas aturan dan sanksinya. Oleh karena itu, wajib hukumnya ASN mengikuti aturan tersebut karena selain akan berdampak pada jenjang karier, juga dampak yang lebih luas hilangnya trust dari masyarakat kepada para aparatur pemerintahan, sekaligus dianggap tidak memiliki integritas dan netralitas.”Sesuai regulasi ASN harus netral dalam pilkada. Jika ASN khususnya para pejabat berpihak pada kandidat tertentu, apalagi ikut mengkampanyekan, maka perlu dipertanyakan integritasnya, ” tegas Baso.
Menurut Baso, seorang ASN sebelum diangkat menjadi pejabat aparat pemerintahan terlebih dahulu menandatangani pakta integritas, yang pada prinsipnya adalah melaksanakan seluruh aturan dan regulasi yang mengatur tentang ASN itu sendiri. Dan yang lebih penting adalah menjaga integritas sebagai aparatur pemerintahan.
“Integritas adalah satunya kata dan perbuatan. Jika ASN ataupun pejabat berpihak pada kandidat tertentu ataupun ikut berpolitik praktis, maka mereka mengingkari sumpah jabatannya,” jelas Baso
Dari hasil investigasi dan pemantauan yang dilakukan Forum Pemantau Independen Pakta Integritas Sulsel, ditemukan banyak ASN dan pejabat dibeberapa daerah kabupaten/ kota hingga provinsi yang sedang melaksanakan pilkada, yang terlibat dalam politik praktis dengan berpihak pada kandidat tertentu, baik dilakukan secara terbuka, maupun sembunyi sembunyi atau bermain dibelakang layar. Olehnya itu, diminta kepada ASN dan pejabat tersebut, untuk segera back to barak.”Biarkanlah para kandidat bertarung dan bersaing secara alami, tanpa keterlibatan para ASN dan pejabat. ” harap Baso.(*)
