SUARACELEBES.COM, GORONTALO – Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa pemuda peduli rakyat Gorontalo (Ampera) melakukan ujuk rasa di Dinas Imigrasi, Dinas Kertrans dan DPRD Provinsi, Senin (26/07/2021). Aksi tersebut dilakukan terkait maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Gorontalo.
Aksi yang dipimpin oleh
Zakaria saat unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Gorontalo sempat diwarnai ketegangan, ini terjadi saat salah seorang anggota DPRD Adhan Dambea marah-marah bahkan massa aksi sampai diusir alias disuruh pulang.
Sikap yang ditunjukkan anggota DPRD tersebut memicu kemarahan pengunjuk rasa. Mereka menilai hal tersebut, menandakan degradasi nilai-nilai demokrasi di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi. Karena rakyat Gorontalo sedang kesusahan, PHK dimana-mana, angka pengangguran membludak, pedagang kecil jualannya tak laku, lantas kami yang unjuk rasa atas hal itu malah seolah-olah di anggap tidak mewakili aspirasi rakyat dan dimintakan untuk menunjukan bukti,” ujar Zakaria
Sepengetahuan kami, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun masuknya WNA/TKA di Gorontalo tidak di awasi, bahkan Oknum DPRD itu meminta data kepada kami.
“Bagi kami Urusan data sangat jelas berhubungan dengan fungsi pengawasan, artinya DPRD Provinsi Gorontalo, kami minta dengan tegas untuk mengevaluasi diri serta sigap dalam menjalankan tugas serta mengemban amanah rakyat”, pungkas Zakaria
