Polemik Soal Pulau Lantigiang, Pengusaha Asdianti Baso Hanya Beli Hak Tanah Atas Pulau

Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. https://www.takaboneratediveresort.com/index.php/joint-venture

SuaraCelebes, Makassar – Adanya polemik tentang jual beli pulau di kabupaten kepulauan Selayar mengundang berbagai tanggapan masyarakat. Pembeli diketahui Pengusaha yang juga berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan Asdianti Baso memberikan klarifikasinya.

Asdianti mengaku membeli Lahan seluas 4 hektar dengan harga Rp900 juta menegaskan yang dia beli bukan pulau namun lahan di atas pulau. Dikatakan Asdianti lahan itu dibeli dengan tujuan ingin membangun Water Bungalow. Sebab sebagai pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata, dia menyayangkan jika pulau secantik Lantigian tidak dikembangkan,apalagi pulau pulau tersebut memiliki spot diving

“Saya tidak pernah membeli Pulau Lantigiang, saya membeli hak tanah atas pulau. Jadi bukan sertifikat hak milik karena setahu saya di kawasan itu tidak mengeluarkan sertifikat, jadi saya minta hak pengelolaan untuk membangun resort di kawasan itu,” Ujar Asdianti, Rabu (3/2/2021)

Ia menjelaskan sebelum membeli lahan di pulau itu, Asdianti pernah berkonsultasi dengan Balai Taman Nasional Takabonerate. Bahkan pihak balai menyebut jika Pulau Lantigiang di Kabupaten Kepulauan Selayar masuk zona pemanfaatan

“Pada 2017 saya pun ke balai untuk berkonsultasi, pihak menyambut baik bahkah menyodorkan kalau Pulau Belang-Belang dan Pulau Lantigiang masuk ke zona pemanfaatan dan itu bisa dimanfaatkan, makanya saya urus,”ungkapnya.

Niat untuk mengelola pulau bukan kali pertama bagi Asdianti. Sebelumnya, dia pernah berniat ingin mengelola Pulau Latondu Besar. Namun belakangan rencana itu gagal dikarenakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak menerbitkan sertifikat hak milik atas lahan seluas 1 hektar yang sudah dibeli.

Dia pun legowo karena dia tahu persis tidak diperbolehkan memperjualbelikan pulau. Yang benar, hanya mengelola. Sehingga dia kembali mengajukan permohonan untuk mengelola Pulau Lantigiang.

Hanya saja hingga saat ini, Balai Taman Nasional Taka Bonerate belum menyetujui permohonan pengelolaan pulau yang dijaukan Asidianti. Padahal menurut dia, persyaratan yang diberikan sudah dipenuhi.

“Latundo Besar itu saya urus 2017 tapi ditolak BPN, dan saya urus Pulau Lantigiang dengan mengajukan memenuhi syarat-syarat. Waktu saya konsultasi kedua kalinya, saya mengajukan permohonan tapi tidak ada balasan selama setengah tahun,” keluhnya.

Asdianti meminta pemerintah tidak menyulitkan investor jika ingin mengembangkan pulau yang masuk zona pemanfaatan. Sebab sebagai warga asli Kabupaten Kepulauan Selayar, Asdianti ingin membangun perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

“Saya harap pemerintah mendukung saya untuk mengembangkan Lantigian Karena banyak pulau yang masuk kawasan Taka Bonerate, tapi bisa dikelola dan di Selayar Pulau Lantigian adalah salah satu yang masuk zona pemanfaatan,”ucapnya.

Diketahui nilai investasi untuk membangun water bunga low di Lantigian sebesar 20 hingga 25 miliar rupiah.

Sementara itu Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Basli Ali mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya transaksi jual beli diatas pulau tersebut.

Basli menyayangkan sikap Asdianti Baso yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah dimana kawasan tersebut masih dalam teritorial Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Yang saya sesalkan karena tidak ada koordinasi dengan kami padahal itu khan masuk dalam kawasan Taman Nasional Takabonerate (TKN),”ujarnya.

Ia pun meminta Asdianti untuk bertemu dengannya,pihak Balai beserta pengacara Asdianti agar dicarikan solusi yang tepat. (*)

PEMKOT-Makassar