Wacana Hak Angket, Fraksi PDIP Tidak Setuju, PAN Masih Pikir-pikir

SUARACELEBES, MAKASSAR– Wacana usulan hak angket kepada Pemerintah Kota Makassar yang dimotori Fraksi NasDem dan Golkar nampaknya menemui jalan buntu. PDI Perjuangan tidak mengamini, PAN masih pikir-pikir. Hal tersebut merupakan buntut dari tidak adanya transparansi dalam belanja anggaran Covid-19

Ketua Fraksi PDI-P, Mesakh Raymond Rantepadang mengatakan, setelah berdiskusi bersama anggota fraksi PDI-P yang lain untuk jajak pendapat, menurutnya usulan hak angket tidak perlu diteruskan.

“Kami tidak setuju adanya hak angket, kami tidak ikut dalam agenda itu, pendapat saya dan teman teman itu terlalu jauh,” ucap Mesakh, Senin (5/10/2020).

Rapat monitoring dan evaluasi (Monev) disetiap triwulan kata dia sudah cukup menjadi media untuk mempertanyakan dan meminta kejelasan kepada Pemerintah Kota Makassar terkait belanja Covid-19. Jika memang tujuan diusulkan hak angket adalah untuk menelusuri penggunaan anggaran dana Covid-19.

“Wadahnya sudah disiapkan dalam monitoring dan evaluasi triwulan bersama komisi terkait ataupun Banggar bisa menjadwalkan agenda terkait hal itu,” terangnya.

“Kami Fraksi PDI-P menyayangkan APBD-P tidak lanjut dibahas oleh Badan anggaran bersama TPAD. Walaupun kami paham bahwa berdasarkan tatib kita, ini berada pada domain komisi dan Banggar. Saya kira perlu komunikasi kemitraan sebagai mana diatur dalam UU No 23 tahun 2014,” urainya.

Sementara Ketua Fraksi PAN, Hamzah Hamid mengaku belum mengambil keputusan di fraksi terkait usulan hak angket itu. Alasannya selama satu pekan ini anggota di DPRD termasuk para anggota fraksi sedang sibuk menjalankan tugas kedewanan dalam rangka reses kali kedua di tahun ini.

“Belum, setelah reses ini saya baru mau mempertanyakan kepada fraksi atau pihak pengusul apa urgensi hak angket ini, apa dasarnya. Jika memang dibutuhkan PAN akan ikut,” ujarnya.

Anggota Komisi A itu tak menampik tidak adanya transparansi penggunaan dana Covid-19 yang dialokasikan oleh pemerintah. Hanya saja pemerintah perlu diberi kesempatan untuk melaporkannya.

“Selama ini kita sudah minta soal belanja Covid-19 itu, kita kasih dululah kesempatan kepada Pemkot untuk menjawabnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Nasdem Mario David bersama Nurhaldin dari Golkar menggulirkan wacana hak angket tersebut guna menyelidiki kemana sisa anggaran penanganan covid yang harusnya untuk masyarakat. Kemudian kenapa hanya Rp98 miliar hanya untuk covid-19.

“Pekan depan akan kami ajukan Hak Angket. Sejauh ini Fraksi Nasdem dan Golkar sudah sepakat. Fraksi-fraksi lain akan menyusul,” terang Mario pekan lalu.

PEMKOT-Makassar