SUARACELEBES.COM, MAKASSAR — Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, 10 Januari 2025, di Ruang Rapat Komisi B, Gedung Tower Lantai 9. Rapat ini membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh nelayan sehubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 yang mengatur pelaksanaannya.
Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem, Andi Azizah Irma Wahyudiyati dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Mahmud, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dalam rapat tersebut, HNSI menyampaikan sejumlah kendala yang dirasakan nelayan, termasuk penerapan sistem pemantauan kapal (PMS) yang dinilai memberatkan nelayan kecil, keterbatasan kuota bahan bakar subsidi, dan kesulitan dalam pengurusan dokumen perizinan kapal.
Dinas Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa peraturan ini diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan mencegah penangkapan ikan secara berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut. Namun, banyak pihak menilai bahwa implementasi regulasi tersebut kurang fleksibel di lapangan dan cenderung membebani nelayan.
Menanggapi hal ini, Komisi B DPRD Sulsel berjanji untuk menindaklanjuti keluhan nelayan dengan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
“Salah satu rekomendasi yang akan disampaikan adalah usulan revisi aturan dan pemberian subsidi untuk alat pemantauan kapal guna meringankan beban nelayan,” ujar Irma.
Diharapkan, dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan yang diterapkan dapat lebih mendukung kesejahteraan nelayan di Sulawesi Selatan tanpa mengabaikan pentingnya keberlanjutan sumber daya kelautan.
