banner dprd mkassar

Paket Danny – Zunnun Menguat, Ini Sikap PDIP

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Paket Mohammad Ramdhan Pomanto – Andi Zunnun Nurdin makin menguat setelah Danny, resmi mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar. Danny menerima rekomendasi bersama 9 kandidat di berbagai daerah di Sulsel, di acara Tasyakuran dan Deklarasi Pilkada 2020 Partai Golkar, di Celebes Convention Center (CCC), Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Minggu 8 Maret 2020 kemarin.

Hanya saja, Danny akan resmi diusung Partai Golkar jika menggandeng kader beringin.

Mantan Walikota Makassar itu menerima surat tugas Golkar dengan syarat harus mengandeng kader Golkar apakah Sinyal Danny tak rekeng Kader PDIP dan partai lainya untuk mendampinginya. Pasalnya PDIP juga mengisyaratkan siapapun yang ingin mengandari PDIP harus mengandeng kadernya, dua nama yang disebut yakni Yagkin Padjalangi dan Dokter Taifiqqulhidayat Ande Latif atau Onasis. Bahkan DP sebelumnya sangat intens membangun komunikasi dengan PDIP.

Terkait hal itu Sekretaris PDIP Sulawesi Selatan, Rudy Pieter Gony tak ingin menanggapinya.

“Coba tanyakan sama Danny, jangan sama kami soal ini. Kami nda mau berburuk sangka,” kata RGP melalui via WhatsApp, Selasa (10/03/2020).

Anggota DPRD Sulsel itu mengatakan bahwa DPW PDIP SulSel saat ini fokus persiapan Rakerda yang digelar pada tanggal 12 Maret 2020. “Pilkada nanti kami lanjutkan prosesnya setelah tanggal 12-13 Maret 2020, di Hotel Claro,” jelasnya.

Dalam Rakerda itu PDIP Sulsel tak membahas Pilkada, justru membahas pemenangan pemilu 2024. Bagi PDIP Pilkada hanyalah sasaran antara, sementara Pemilu adalah sasaran utama.

“Agenda kami adalah solid kan Organisasi untuk bergerak dalam satu rampak barisan menangkan pemilu 2024. Pilkada penting, tapi jauh lebih penting ada solid organisasi dalam bergerak,” ujar RPG.

Bakal Calon Walikota Makassar, Danny Pomamto yang dihubungi, enggan menanggapinya.

Sementara itu Pengamat Politik dari Muhammadiyah Makassar mengatakan bahwa PDIP Sudah betul. Sebagai partai besar dan partai penguasa, PDIP tidak boleh didikte oleh kandidat.

“Artinya mekanisme dan tahapan rekrutmen yang dibangun tidak berdasarkan kehendak kandidat tertentu. Ketaatan pada prosedurlah yang membuat PDIP menjadi partai yang selalu menentukan. Danny tidak bisa memaksakan” kata Luhur

Lanjut dijelaskan pada situasi lain, DP oleh surat tugas dari partai Nasdem harus segera mencukupkan syarat pengusungan. Apalagi surat tugas itu punya limitasi waktu. “Secara realistis, tentu DP harus menyelamatkan masa depannya di kontestasi. Caranya dengan mengambil dukungan partai yang bisa mencukupkan syarat dukungan, termasuk dengan mengakomodasi kadernya sebagai wakil. DP tidak punya banyak pilihan,” jelasnya.

Tapi bisa saja berbeda situasi jika ada partai lain yang bersedia memberikan semacam surat tugas bagi DP. Termasuk menawarkan kadernya sebagai wakil.

“Tapi di politik, semua masih masih bisa berubah. Arah dukungan akan kelihatan di last minutes penetapan calon,” ucapnya.(*)

PDAM Makassar