SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memberikan kado istimewa bagi sekitar 30 bayi yang lahir bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
Bayi-bayi tersebut langsung difasilitasi penerbitan akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK) sebagai bentuk pemenuhan hak administrasi kependudukan sejak hari pertama kelahiran.
Penyerahan dokumen kependudukan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa.
Munafri menegaskan, setiap anak yang lahir di Kota Makassar harus mendapatkan identitas kependudukan. Menurutnya, pencatatan sejak dini penting untuk memastikan seluruh penduduk terdata dalam sistem administrasi pemerintah.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, data kependudukan yang akurat menjadi salah satu dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Melalui data tersebut, pemerintah dapat menghitung kebutuhan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tenaga medis hingga tenaga pengajar berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk.
Munafri mencontohkan perkembangan kawasan permukiman di wilayah Tamalate dan Barombong yang harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar, seperti puskesmas, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
Karena itu, pemerintah membutuhkan data jumlah penduduk yang valid agar pembangunan fasilitas publik benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong pola pelayanan publik yang lebih proaktif melalui layanan jemput bola. Dengan demikian, masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus dokumen administrasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar, M Hatim, mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada keluarga yang mendapatkan kebahagiaan bertepatan dengan hari jadi Kota Makassar.
“Hingga Senin siang, sekitar 30 bayi tercatat lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar dan difasilitasi pengurusan dokumen kependudukannya,” kata Hatim.
Pelayanan dilakukan melalui koordinasi petugas Dukcapil dengan pihak rumah sakit. Proses penerbitan dokumen tetap mengacu pada ketentuan administrasi kependudukan, termasuk persyaratan bagi bayi yang orang tuanya tercatat sebagai warga Kota Makassar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, menambahkan bahwa kolaborasi antara Dukcapil dan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman dengan sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang memberikan layanan persalinan.
Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan terus diperluas, termasuk dengan rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Saat ini, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama dan diharapkan dapat terus dioptimalkan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir.
“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” katanya.
Melalui program ini, Pemkot Makassar berharap seluruh bayi yang lahir dapat segera memperoleh identitas resmi sekaligus memastikan data kependudukan menjadi dasar pembangunan kota yang lebih terencana.
