Oleh : Syahrullah Sanusi
SUARACELEBES.COM, MAKASSAR— Sejak awal 2026, Indonesia dihadapkan pada tantangan berat di sektor energi. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang meluas hingga menutup sebagian jalur Selat Hormuz telah mengguncang rantai pasok minyak dan gas dunia. Padahal, jalur sempit di Teluk Persia itu menjadi lintasan hampir seperlima pasokan minyak global. Ketika jalur ini terganggu, efeknya menjalar jauh hingga ke pelosok Sumatera dan wilayah lain di Indonesia.
Ketika Antrean Panjang Jadi Pemandangan Sehari-hari. Gejala krisis mulai terasa nyata pada awal Maret 2026. Warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Riau mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar dan bensin. Antrean kendaraan di SPBU mengular hingga berjam-jam, sebagian bahkan pulang tangan hampa karena stok habis sebelum giliran mereka tiba.
Kepanikan publik semakin menjadi setelah pemerintah mengumumkan bahwa cadangan energi nasional—mencakup BBM, minyak mentah, dan elpiji—hanya bertahan sekitar 23 hari, jauh dari standar ketahanan energi internasional yang idealnya mencapai 90 hari. Momentum ini diperparah oleh bertepatannya krisis dengan musim mudik Lebaran, saat konsumsi bahan bakar biasanya melonjak signifikan akibat aktivitas mudik dan silaturahmi.
Permintaan yang naik tajam di tengah pasokan yang tertekan menciptakan kombinasi yang rawan memicu kepanikan sosial dan aksi penimbunan oleh oknum tertentu, yang pada akhirnya justru memperparah kelangkaan di lapangan.
Akar Masalah: Indonesia Kini Net Importir
Persoalan mendasar yang membuat Indonesia begitu rentan terhadap gejolak energi global adalah perubahan status negara ini dari eksportir minyak menjadi importir bersih. Berbeda dengan krisis minyak 1973 di mana Indonesia—sebagai produsen minyak—justru diuntungkan oleh lonjakan harga dunia, situasi sekarang terbalik.
Setiap hari, Indonesia harus mengimpor sekitar 1,2 juta barel minyak mentah dan sekitar 350.000 barel BBM jadi untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari.
Ketergantungan impor sebesar ini membuat kapasitas kilang dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh spesifikasi dan volume kebutuhan masyarakat. Ditambah lagi, kapasitas penyimpanan cadangan energi milik badan usaha di Indonesia rata-rata hanya sekitar 20 hari—jauh di bawah standar aman internasional.
Keterbatasan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat perluasan infrastruktur penyimpanan strategis ini. Elpiji: Komoditas yang Sama Rentannya. Sorotan publik selama ini memang lebih banyak tertuju pada BBM, namun elpiji menghadapi kerentanan yang tidak kalah serius. Sebagai komoditas yang juga sangat bergantung pada impor, pasokan elpiji ikut terguncang oleh gangguan jalur distribusi global yang sama.
Ketika jalur logistik dunia tersendat akibat konflik bersenjata, elpiji—yang menjadi kebutuhan dapur jutaan rumah tangga—turut berada dalam posisi rawan kelangkaan, terutama di wilayah dengan jaringan distribusi terbatas seperti daerah terpencil dan kepulauan.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Menyadari besarnya risiko ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengambil sejumlah langkah mitigasi. Salah satu strategi utama adalah mengidentifikasi sumber pasokan energi fosil alternatif dari negara-negara lain guna mengamankan jalur suplai di luar kawasan yang terdampak konflik.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat cadangan operasional dalam negeri, dengan hasil yang cukup menggembirakan: stok BBM nasional kini membaik ke level sekitar 27 hari, berada di atas ambang batas aman minimal 21 hari.
Di sisi kebijakan jangka panjang, berbagai lembaga turut mendorong transformasi struktural guna mengurangi ketergantungan pada BBM impor. Rekomendasi yang diajukan mencakup percepatan elektrifikasi sektor transportasi, penguatan moda transportasi publik, peningkatan kualitas bahan bakar sesuai standar emisi yang lebih tinggi, serta perbaikan efisiensi bahan bakar kendaraan bermotor secara menyeluruh.
Dampak yang Menjalar ke Berbagai Sektor
Kelangkaan dan lonjakan harga BBM tidak berhenti pada persoalan energi semata. Biaya operasional sektor transportasi dan logistik ikut melonjak, yang pada gilirannya mempengaruhi rantai distribusi barang secara nasional. Industri menghadapi kenaikan biaya produksi, sementara pelaku usaha kecil dan menengah kesulitan mempertahankan kelangsungan usaha di tengah tekanan biaya yang terus meningkat. Kondisi ini pada akhirnya membebani daya beli masyarakat secara luas, menciptakan efek berantai dari sektor energi ke hampir seluruh lini perekonomian.
Menatap ke Depan. Krisis BBM dan elpiji tahun 2026 menjadi pengingat keras bahwa ketahanan energi nasional tidak bisa lagi mengandalkan mekanisme jangka pendek semata. Selama Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi fosil, setiap gejolak geopolitik di belahan dunia lain berpotensi langsung memukul dapur rumah tangga dan roda perekonomian dalam negeri. Percepatan diversifikasi sumber energi, penguatan kapasitas kilang dalam negeri, serta transisi menuju energi terbarukan bukan lagi sekadar wacana lingkungan, melainkan kebutuhan mendesak demi kedaulatan dan ketahanan energi bangsa ke depan.
