Opini : “TWK KPK Maladministrasi?”

PDAM Makassar

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR –
Konflik internal di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir, terutama terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 orang atau kurang dari 75 orang pegawai KPK terancam dipecat.

Presiden Joko Widodo telah meminta agar hasil TWK tidak serta merta bisa menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai. Jokowi meminta agar hasil tes dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Sejumlah kalangan juga menyoroti adanya TWK untuk alih status pegawai ke ASN ini.
Menurut saya, polemik yang kelihatannya berkepanjangan ini merupakan ujian bagi dua hal.

Pertama, bagi KPK sendiri, ditengah-tengah pelaksanaan tugas hukumnya, polemik ini jika tidak berkesudahan, akan menyita konsentrasi KPK sendiri dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi yang masih mengganas di negeri ini. Dengan kasus polemik TWK ini, ada potensi reputasi KPK sebagai lembaga yang sangat dipercaya publik akan tergerus dan ini sangat berbahaya bagi upaya menyelamatkan bangsa dari korupsi yang berbahaya ini.

Kedua, bagi masyarakat atau publik, ini menjadi ujian penguatan checks and balances dalam penegakan hukum. Masyarakat selalu menjadi kekuatan utama dalam menciptakan tatakelola pemerintahan yang kuat dan bersih. Masalah TWK disatu sisi merupakan bagian dari membersihkan aparat dari unsur-unsur yang mengancam integritas dan nilai-nilai kebangsaan namun di sisi yang lain, upaya dimaksud harus dilakukan dengan prinsip pelayanan administrasi pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan profesional. Di sini peran masyarakat untuk menjamin kepastian prinsip-prinsip pelayanan berjalan dengan baik dan (masyarakat)diharapkan tidak terjebak pada penilaian yang buta, misalnya menganggap KPK telah melakukan malaadministrasi TWK tanpa mengetahui dan mempelajari substansi masalahnya.

Saya sebagai penulis sangat menyayangkan jika masalah ini berlarut-larut apalagi sampai menciptakan ketegangan atau bahkan konflik antara lembaga pemerintah. Saya berharap Presiden Joko Widodo segera turun tangan agar kepercayaan publik kepada KPK dan pelaksanaan pemberantasan korupsi tetap fokus dan tetap menjadi salah satu harapan untuk memakmurkan bangsa.

Penulis : Mustari Mustafa
(Guru Besar Filsafat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Panelis Sosialisasi Konsep Revolusi Mental Presiden Jokowi bersama Bappenas tahun 2015, serta Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Bangkok Thailand 2017-2021)
Makassar, 12 Agustus 2021.(*)

Pemkot Makassar SC
Pangkep SC