SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman telah menerima kunjungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulsel serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel di Rujab Wakil Gubernur Sulsel, Senin (13/9/2020) malam tadi.
Melalui laman resmi Humas Pemprov Sulsel, Andi Sudirman meminta agar pihak BPKP RI bersedia memberikan bimbingan Dalam hal pengelolaan keuangan serta pembangunan kepada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Sulsel.
“Kami berharap BPKP bisa memberikan bimbingan, coaching clinic kepada para OPD kita, untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan agar kedepannya pengelolaan keuangan kita bisa lebih baik, lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Disisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang mengatakan bahwa pertemuan dengan Plt Gubernur Sulsel ini bertujuan agar bisa mendorong Pemprov Sulsel mempunyai komitmen lebih baik lagi dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Dia juga mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun lalu, pengelolaan APBD Sulsel opininya turun, dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kita menyampaikan akan mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya langkah-langkah yang harus dilakukan supaya pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel, yang bisa nanti dibuktikan salah satunya dengan membaiknya opini,” jelas Paula Henry.
Hal yang sama juga diharapkan Kepala BPKP RI Perwakilan Sulsel, Arman Sahri Harahap yang mengatakan pertemuan ini adalah bagian dari penguatan sinergi guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang ada di Sulsel.
“Kita ingin kedepan Sulsel lebih baik lagi. Kalau tahun kemarin kita lihat opini BPK memang kan turun, kita berharap dengan sinergi yang bagus seperti ini kita lanjutkan kedepan hasil penilaian BPK itu bisa kembali,” harapnya.
Terkait dengan upaya pembimbingan untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, dia menjelaskan pembimbingan rutin dilakukan, termasuk konsultasi dari Pemprov Sulsel yang tetap berjalan.
“Itu bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas itu,” tutupnya. (Ainun Muhammad).(*)
