SAURACELEBES.COM, MAKASSAR -Keinginan dan niat dari DPRD Sulsel mempersoalkan asset-asset dan keuangan perusahan daerah milik pemrov Sulsel, mendapat respon dan dukungan dari Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsosmas) Sulsel.
Direktur Eksekutif Forsosmas Sulsel MS Baso DN menegaskan, keinginan dan niat dari DPRD Sulsel untuk melakukan investigasi atas keuangan dan aset daerah yang dikelola Perusda Sulsel selama ini patut mendapat dukungan dari berbagai pihak karena itu yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi dewan mengawasi
asset dan keuangan Perusda selama ini, seperti misalnya bidang usaha transportasi, Grand Sayang Park Hotel, yang tentu saja menghasilkan uang setiap bulannya. Sebab hotel tersebut dikomersialkan. Namun sayangnya Hotel itu menurut sumber terpercaya sempat diputuskan aliran listriknya, karena menunggak dua bulan. Lebih ironis lagi, saldo di rekening Perusda hanya ribuan rupiah saja, padahal sumber pendapatannya cukup banyak, termasuk bisnis komoditi hasil bumi.
“Jika ada niat dan keinginan Dewan Sulsel melakukan investigasi hal tersebut, maka kami siap mengawalnya,” tegas Baso
Lebih jauh dikemukakan, pengelolaan keuangan dan aset Perusda Sulsel selama ini harus jelas dan transparan, apakah dapat keuntungan atau malah sebaliknya.
“Kalau memang Perusda mengalami kerugian atau bangkrut harusnya segera dihentikan pengelolaannya dan kalau ternyata hasil investigasi dan pemeriksaan pihak yang berkompeten ada dugaan korupsi didalam pengelolaannya, maka itu masuk pada wilayah dan kewenangan aparat penegak hukum untuk memprosesnya,” jelasnya.
Hasil audit menurut informasi yang diterima Forsosmas, sejumlah asset telah dipindah tangankan dan keuangannyapun sangat minus. “Daripada mempersoalkan hal hal yang tidak penting, sebaiknya hal-hal semacam itu yang mestinya menjadi perhatian anggota DPRD Sulsel. Sebab ada dugaan kerugian keuangan daerah/Negara didalam pengelolaan Perusda Sulsel selama ini. Selain itu juga terkait pengawasan wakil rakyat yang berkaitan dengan pengawasan keuangan rakyat yang dipergunakan perusahaan daerah tersebut,” tegas Baso.(*)
