SUARACELEBES.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal tak adanya nama Jusuf Kalla dalam susunan kepengurusan DPP Golkar 2019-2024.
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Kalla. Namun, Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu memang merasa tidak perlu namanya dimasukkan ke kepengurusan DPP Golkar.
Namun, ia memastikan Kalla sebagai senior Partai Golkar tetap bisa memberikan masukan kepada partai beringin.
“Ya beliau sebagai senior Partai Golkar yang setiap saat memberikan masukan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Airlangga juga menyebut, sudah ada sejumlah orang dekat Kalla yang masuk ke kepengurusan Golkar.
Penunjukkan itu berdasarkan permintaan dari Kalla. Kendati demikian, Airlangga enggan mengungkap tokoh yang dimaksud.
“Ada beberapa tokoh-tokoh dekat dengan beliau yang ditugaskan di Partai Golkar. Beliau menugaskan,” kata dia seperti yang dilansir dari kompas.com.
Anggota Formatur Partai Golkar Melki Laka Lena juga mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah berkomunikasi dengan Kalla.
Menurut dia, Kalla ingin fokus dengan kegiatan di luar partai politik yaitu di Palang Merah Indonesia (PMI).
“(JK) bukan menolak, tetapi lebih tepatnya ada agenda Pak JK yang membuatnya tidak harus dulu berpartai, mungkin PMI dan sebagainya,” kata Melki saat dihubungi wartawan, Rabu (15/1/2020).
Kendati demikian, Melki mengatakan, Kalla masih menjadi keluarga besar Partai Golkar dan diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan di setiap acara DPP.
Partai Golkar telah menetapkan struktur kepengurusan periode 2019-2024 berdasarkan hasil rapat pada Selasa (14/1/2020).
Dari penetapan struktur tersebut, terdapat enam nama politisi senior partai berlambang pohon beringin tersebut.
Keenam politisi senior tersebut yakni Aburizal Bakrie mengemban posisi ketua Dewan Pembina dan Zaenudin Amali sebagai wakil ketua Dewan Pembina.
Kemudian, posisi ketua Dewan Kehormatan dihuni Akbar Tandjung dan ketua Dewan Penasihat diisi Luhut Binsar Pandjaitan.
Lalu, ketua Dewan Pakar diisi Agung Laksono dan ketua Dewan Etik adalah Mohamad Hatta.(*)
