banner dprd mkassar
Tak Berkategori  

Sekretaris KNPI Sebut Negara Bertanggung Jawab Terhadap BPJS

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar menggelar dialog publik bertema “BPJS Bertahan asal Negara Lebih Serius”.

Kegiatan ini digelar di pelataran KNPI Kota Makassar, Jumat (18/1/2019) malam.

Diskusi yang digagas KNPI Kota Makassar bersama GMNI Kota Makassar menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan. Salah satunya yaitu General Manager BPJS Wilayah Sulselbartramal, dr I Made Puja Yasa, Prof Dr dr Abdul Rzak Thaha, Pakar Kesehatan dan Penggagas Sulsel Sehat dan Sekretaris KNPI Kota Makassar dr Antariksa Putra.

Dalam penjelasannya, I Made Puja Yasa membeberkan terjadinya defisit di BPJS disebabkan premi peserta masih dibawah target dari yang ditetapkan.

Selain itu, meningkatnya penyakit katastropik seiring dengan meningkatnya peserta BPJS kesehatan di indonesia sekitar kurang lebih 200 juta masyarakat.

Untuk itu, I Made mengimbau agar seluruh masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS karena hal itu sangat urgen.

Adapun Prof Dr dr Abdul Razak menyampaikan bahwa BPJS adalah aset bangsa yang harus selalu diperhatikan dan dijaga.

Persoalan yang ada pada tubuh BPJS ini penyelesaiannya sangatlah sederhana yaitu mengembalikan fungsi puskesmas, distribusi peserta BPJS merata dan tidak menumpuk pada puskesmas dan klinik-klinik tertentu.

Tak hanya itu, pemberikan kredit murah pada dokter dan tenaga kesehatan untuk mendirikan klinik, peningkatan alokasi anggaran kesehatan pada APBN diatas 5% dan terakhir masyarakat harus memahami cara dan pentingnya hidup sehat.

Olehnya, Prof Acha menyeruhkan untuk menyehatkan Indonesia berawal dari Sulsel.

Terpisah, Sekretaris KNPI Kota Makassar, dr. Antariksa Putra mempertegas bahwa BPJS sementara lagi sakit bagaimana mau maksimal menangani orang yang sakit.

Untuk itu BPJS butuh pelukan erat dari negara dan juga sentuhan dari seluruh stakeholder terkait.

Apalagi kata Antariksa, kesehatan itu adalah hak dasar manusia serta hak warga negara sehingga negara wajib melindungi dan menjamin kesehatan rakyat indonesia.

Ia menambahkan saat ini standar pelayanan kesehatan tergantung dana bukan lagi tergantung kompetensi.

Penyebabnya lanjut Echa, diakibatkan oleh defisit di lembaga BPJS selama 4 tahun.

Sehingga BPJS harus melakukan penghematan agar defisit tidak semakin membesar yang tentu berefek pada kualitas pelayanan.

Di penghujung dialog ada penanda tanganan kerjasama antara KNPI Kota Makassar dengan Lembaga BPJS.

Sekedar diketahui, diskusi publik ini diikuti sekitaran 200 orang pemuda yang berasal dari berbagai OKP serta beberapa aktivis kesehatan se Kota Makassar. (*)

PDAM Makassar