Presentasi Penelitian Secara Virtual, Tingginya Angka Kasus Perkawinan Usia Dini di Gorontalo

PDAM Makassar

SUARACELEBES.COM, GORONTALO –  presentasi hasil penelitian hukum dan HAM dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan analisis kebijakan dengan pemanfaatan aplikasi sipkumham (Sistem Informasi Permasalahan Hukum dan HAM) pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUHAM) terkait cukup tingginya angka perkawinan usia dini pada anak-anak dan remaja di provinsi gorontalo. Jumat, (18/06/2021)

Kegiatan ini terlaksana secara virtual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Pada Kegiatan tersebut adalah presentasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah Gorontalo. salah satu tim peneliti adalah: Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H yang juga bertindak selaku narasumber pada kegiatan ini, dibantu dengan tim peneliti lainnya dari devisi Hukum kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. yang menjadi Keynote Speech adalah Hantor Situmorang Kepala Kantor Wilayah, Guest Speaker adalah ibu Dra. Hj. Idah Syahidah Ruslie Habibie, M.H selaku Anggota DPR-RI Komisi VIII. dan Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H selaku akademisi Universitas Ichsan Gorontalo dan juga sebagai anggota Tim Peneliti.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H tentang Dampak Perkawinan Usia Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Prespektif HAM yang menjadi tema sentral dalam rapat virtual tersebut tentang Perkawinan anak adalah bentuk pelanggaran hak anak yang merupakan bagian integral dari HAM (Hak Asasi Manusia). Isu perkawinan anak menjadi topik penting dalam kerangka kerjasama Sustainable Development Goals (SDGs), bahwa seluruh negara dan pemerintah di dunia bersepakat untuk menghapus perkawinan anak pada tahun 2030. Dalam hukum internasional, perkawinan anak sudah ditetapkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam Konvensi CEDAW Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan anak tidak boleh dinyatakan sah menurut hukum.
Ia menjelaskan dalam pemaparannya bahwa Praktek Perkawinan Anak di Indonesia tergolong cukup tinggi. Salah satunya di Provinsi Gorontalo, berdasarkan Data Susenas, Sebagai Provinsi Termuda Mayoritas Masyarakatnya Menikah Di Usia 15-19 Tahun. Pada Tahun 2016 Sampai 2019, Angka Perkawinan Anak Tercatat Sebanyak 798 Kasus, Diantaranya: 623 Kasus Di Kabupaten Bone Bolango, 69 Kasus Di Kota Gorontalo, 88 Kasus Di Kabupaten Gorontalo, 13 Kasus Di Boalemo Dan 5 Kasus Di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk tahun 2019-2021 Sebanyak 1.383 Data Pemohon Dispensasi Perkawinan Anak di lingkup Pengadilan Agama se Kab/Kota Gorontalo.

Data tersebut diperkuat oleh Database Permasalahan HAM Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Provinsi Gorontalo Melalui Data Olahan Aplikasi Sipkumham, Dalam Kurun Waktu 2 Bulan (April-juni 2021), Terdapat 4 (Empat) Berita Dan Cuitan Per Kategori Permasalahan Ham. Dari Data Olahan Tersebut, Topik Yang Banyak Muncul Dalam SIPKUMHAM Per Tanggal 09 April 2021 Adalah Maraknya Pernikahan Usia Anak, Diantaranya: “Pernikahan Dini Marak Saat Pandemi Termasuk 11 Siswa SMP Gorontalo”, “Belasan Pelajar SMP Pilih Menikah, Bupati Bone Bolango Beberkan Alasannya”, “Pandemi, 243 Pasang Di Gorontalo Nikah Dini”, “Jenuh Belajar Di Rumah Akibat Pandemi, Belasan Siswa SMA Di Gorontalo Pilih Menikah”,.

Turut hadir dihadiri secara virtual oleh Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas PPPA Kota Gorontalo, Kab Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo, Gorontalo Utara. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Ketua PA Gorontalo, Ketua PA Marisa, Ketua PA Tilamuta, Ketua PA Limboto.(*)

Pemkot Makassar SC
Gorontalo SC