Pansus Perseroda Kunker Ke Jawa Timur

Gerinra Sulawesi Selatan

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Untuk pendirian Perseroda di Sulsel sebagai bagian dari amanah Undang Undang dan Peraturan Pemerintah, Panitia Khusus (Pansus) Perubahan Badan Hukum Perusda menjadi Perseroda melakukan kunjungan kerja ke Jatim guna mendapatkan masukan dan referensi dalam rencana pembentukan Perseroda Sulsel, Kamis (19/12).

Wakil Ketua Pansus Perseroda, Irwan dari Fraksi Nasdem berharap Perseroda Sulsel nantinya dapat berperan dalam pengelolaan sumber dan potensi ekonomi yang ada di Sulsel,”Dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabilitas, nantinya Perseroda Sulsel, dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan menggali potensi ekonomi yang bermanfaat bagi pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perusda Sulsel Taufik Fachrudin yang ikut mendampingi Pansus Perseroda dalam kunjungan kerjanya di Jatim menegaskan, perubahan bentuk badan hukum dari Perusda menjadi Perseroan Terbatas (PT), guna meningkatkan kinerja usahanya, merumuskan tahapan proses perubahan badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Menurutnya hasil beberapa penelitian ini menemukan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kinerja sebagai akibat dari bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD). Aspek-aspek tersebut menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Berdasarkan bentuk badan hukumnya, penelitian ini menemukan bahwa bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi perusahaan yang sangat birokratis dan tidak fleksibel.

“Dengan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai akibat dari bentuk badan hukumnya, maka mempertimbangkan bahwa perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) merupakan satu alternatif yang dianggap paling signifikan untuk menjawab tuntutan tersebut. Dengan bentuk PT, perusahaan dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengelolaannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan,” jelas Taufik Fachrudin.

Beranjak dari temuan temuan di atas, menurutnya, penelitian ini juga menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Karena adanya perbedaan yang signifikan antara bentuk PD dengan PT, maka akan ada perubahan perubahan yang menyangkut: fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan; bentuk dan struktur organisasi yang cocok; manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai; dan kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan sesuai bidang penugasannya. Perubahan-perubahan ini merupakan langkah minimal dan harus sudah siap sebelum proses perubahan bentuk badan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku.(*)

Andi Muhammad Fadli