SUARACELEBES.COM, MAKASSAR-Pasangan calon Gubernur-calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) menegaskan arah kebijakan program pembangunan melalui Trikarya Pembangunan jika terpilih melalui pilgub mendatang. Tri Karya Pembangunan tersebut diusung demi mengatasi permasalahan nyata yang terjadi di Sulsel, bukan sekadar retorika.
“Trikarya Pembangunan selama ini sudah saya sampaikan dan bukan atas dasar kebohongan, fitnah, ataupun sekadar retorika. Ini setelah saya pergi ke kampung-kampung untuk menyerap kebutuhan masyarakat di Sulsel,” ujar NH, Selasa (20/2).
Dalam Trikarya Pembangunan, pasangan calon nomor urut satu ini berniat melakukan pembangunan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, meredam angka pengangguran, mempersempit ketimpangan. Fakta itulah yang menjadi dasar pasangan tegas, merakyat, dan religius ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati pada pleno KPU terkait pengundian nomor urut paslon pilkada Sulsel beberapa waktu lalu.
Saat itu, Enny menjelaskan, masalah utama Sulsel adalah pembangunan yang tidak merata sehingga memicu kesenjangan antara kota dan kampung serta orang kaya dan orang miskin. Paradoka pertumbuhan itulah yang mengilhami pasangan NH-Aziz jauh hari sebelumnya menggagas Tri Karya Pembangunan.
“Kalau Soekarno punya Trisakti, Soeharto dengan Trilogi, Jokowi dengan Nawacita, maka NH-Aziz dengan Trikarya Pembangunan,” beber Ketua Koorbid Pratama DPP Golkar ini.
Trikarya Pembangunan NH-Aziz digagas dengan memperhatikan tiga aspek basis pembangunan di Sulsel ke depannya. Ketiga basis tersebut ialah pembangunan berbasis infrastruktur, pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan, dan pembangunan SDM berbasis kearifan lokal. Trikarya pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah program pro rakyat unggulan. Seperti, perlengkapan sekolah gratis, pelayanan kesehatan berbasis KTP, pinjaman bantuan modal tanpa bunga dan agunan, penyediaan rumah murah, bantuan bibit unggul gratis, penyediaan BUMDes dan koperasi di setiap desa, serta peningkatan intensif imam desa dan pegawai syara’.
Adapun NH mengungkapkan setidaknya delapan permasalahan utama yang akan dibenahi di bawah kepemimpinannya kelak. Di antaranya, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan ketimpangan, menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan, minimnya infrastruktur, daya lingkungan yang semakin menurun, tata ruang yang belum selesai, serta birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang belum baik. (*)
[
