SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Hubungan antara Pemprov dan DPRD Sulsel belakangan ini menimbulkan miss komunikasi dan miss understanding. Beberapa agenda rapat paripurna dan rapat komisi komisi harus tertunda lantaran tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak. Namun setelah Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah melakukan pertemuan dengan para pimpinan dewan, akhirnya terjadi titik temu antara kedua belah pihak.
Menyikapi hal tersebut, Forum Pemerhati Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel, MS Baso DN menegaskan, apa yang terjadi belakangan ini antara Pemrov dan DPRD Sulsel seharusnya tidak perlu terjadi bilamana masing masing pihak memahami tugas dan fungsinya. Disamping itu, alih kepemimpinan di Sulsel sudah barang tentu dibarengi dengan perubahan kebijakan yang harus dipahami sebagai bagian dari dinamika politik dan pemerintahan.
“Setiap pemimpin pasti berbeda kebijakan. Hal ini harus dipahami sebagai bagian dari perubahan untuk menuju perbaikan sistem dan kebiasaan selama ini yang mungkin saja belum bisa diterima oleh salah satu pihak,” tegas Baso
Lebih jauh dikemukakan, fungsi dewan itu sendiri adalah budgeting, legislasi dan pengawasan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak membahas RAPBD ataupun rapat rapat dengan para OPD hingga gubernur. Jika ada yang belum mendapatkan kesepahaman, harus dikomunikasi dengan baik, sehingga kepentingan rakyat tidak terganggu akibat ‘perseteruan’ tersebut.
“Tidak ada permasalahan yang tidak punya solusi jika dibicarakan dan dikomunikasikan dengan baik. Sinergitas Pemprov dan DPRD Sulsel harus tetap terjaga dan terpelihara, sehingga jangan sampai pengesahan APBD tidak melalui pengesahan Ranperda melalui dewan tapi dilandasi dengan pergub yang juga dimungkinkan oleh aturan dan regulasi yang ada. Kedepankan kepentingan rakyat secara umum daripada kepentingan lainnya, karena muara pemerintahan adalah kesejahteraan dan kepentingan rakyat,” harap Baso.(*)
