SUARACELEBES.COM, Takalar – Bupati Takalar H. Syamsari S. Pt. MM secara resmi membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Takalar Tahun 2018. Di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Takalar, Rabu 21 Februari 2018.
Bupati Takalar dalam arahannya mengatakan bahwa Pemkab Takalar serius dalam menindaklanjuti Deklarasi KLA yang baru saja di publikasikan.
Dijelaskan bahwa Jumlah anak di Kab. Takalar saat ini antara 0-18 tahun sebanyak 101. 125 orang yang menurutnya patut untuk mendapat perhatian serius dari semua pihak.
Untuk itu Syamsari Kitta dalam arahannya meminta semua stakeholder turut mengambil peran dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.
Syamsari Kitta juga menambahkan bahwa saat ini di daerah yang dipimpinnya masih sangat banyak yang harus dibenahi, terutama sekaitan dengan program PAUD, hanya saja diakuinya Takalar masih kekurangan gedung PAUD.
“Solusi sementara adalah Masjid bisa di dijadikan Sekolah PAUD bagi anak-anak, boleh gedung masjid difungsikan dan di lengkapi fasilitas anak seperti taman bermain, dan ini merupakan gerak cepat Pemerintah Kab.Takalar dalam menindaklanjuti amanah dari Dinas PPPA Prov. Sulsel”,Ungkap Syamsari Kitta.
Sementara Kadis PPPA Prov. Sulsel Hj. Andi Murlina, PA.S.Sos dalam arahannya mengatakan bahwa Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian kemitraan dan pemerintah harus lebih diperhatikan secara seksama.
“Pemerintah Kabupaten/Kota harus menjamin adanya pemenuhan perlindungan anak, caranya adalah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara baik dan menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan, harus betul-betul diseriuskan jika program ini ingin tepat sasaran dan cepat tercapai.Katanya.
Menurut Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. Takalar DRS. H. Haeruddin Mallingkai M.Si selaku ketua Panitia dalam laporannya mengatakan Penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak(KLA) bertujuan agar OPD dapat melaksanakan dan menyusun rencana aksi layak anak, menjamin pemenuhan anak, mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan terhadap anak secara sistematis dan terintegrasi serta berbasis pada kepentingan terbaik anak.
Haeruddin juga menyampaikan, Bimtek ini diikuti sekitar 20 peserta terdiri dari beberapa Pimpinan OPD Kab. Takalar, para Camat dengan narasumber dari Kepala bidang PPA Dinas PPKBPPPA Takalar Dra. Hj. Rosnaedah. M.Ap dan kepada bidang Pemenuhan Hak dan Perlidungan Anak Dinas PPPA Prov. Sulsel.
