SUARACELEBES.COM, MAKASSAR — Politisi Senior, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) resmi menerima surat diskresi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Penyerahan surat tersebut menjadi momen penting dalam dinamika internal Golkar Sulsel. Pasalnya, surat diskresi dari DPP kerap dipandang sebagai bentuk kepercayaan sekaligus mandat politik untuk menjalankan agenda strategis partai di daerah.
Di hadapan IAS, Bahlil menegaskan harapannya agar Golkar Sulsel kembali menjadi kekuatan politik utama dengan merangkul seluruh elemen partai.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan rekomendasi diskresi kepada Kak Aco untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk membesarkan Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Kembalikan marwah dan kebesaran Partai Golkar dengan menghimpun seluruh kekuatan tokoh dan kader demi perbaikan partai ke depan,” ujar Bahlil.
Ketua Umum Golkar itu juga menitipkan target politik yang jelas kepada IAS.
“Yang paling penting, kursi Golkar harus bertambah,” tegasnya.
Menerima amanah tersebut, IAS menyatakan kesiapannya untuk bekerja maksimal demi membesarkan partai berlambang pohon beringin itu di Sulawesi Selatan.
“Terima kasih Ketua Umum atas kepercayaan yang diberikan. Insya Allah amanah ini menjadi komitmen saya. Saya akan tegak lurus terhadap kebijakan partai dan bekerja maksimal untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar di Sulawesi Selatan,” kata IAS.
Pernyataan itu langsung disambut Bahlil dengan ucapan selamat dan doa.
“Amin. Selamat, Kak Aco,” ucapnya.
Dengan terbitnya surat diskresi tersebut, posisi IAS menjelang Musda Golkar Sulsel semakin diperhitungkan. Dukungan dan kepercayaan yang diberikan langsung oleh DPP dinilai menjadi energi baru bagi konsolidasi kader, sekaligus memperkuat optimisme untuk mengembalikan kejayaan Golkar di Sulawesi Selatan. Musda DPD I Golkar Sulsel sendiri dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2026 dan diperkirakan akan menjadi momentum penting bagi arah politik partai ke depan. (*)
