banner dprd mkassar

Warga Laporkan Oknum ASN dan Penggunaan Rujab Bupati Sebagai Sarana Agenda Politik Ke Bawaslu Lutim

pemprov sulsel

PDAM Makassar

SUARACELEBES.COM, LUWU TIMUR, – Sejumlah ASN, pejabat desa hingga daerah di Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, makin terang-terangan keberpihakannya mendukung petahana Budiman-Akbar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati.

Meski KPU belum menetapkan calon kepala daerah, namun seakan memberikan isyarat jika mereka akan solid sekaligus bentuk ajakan atau kampanye mendukung petahana Budiman – Akbar di Pilkada Lutim.

Hal itu dipertontonkan seolah-olah mereka kebal hukum dan mengabaikan undang-undang yang berlaku seakan penyelenggara tak bernyali menindakinya.

Warga Malili, Nasriadi Haruni pun melaporkan sejumlah ASN dan tindakan pejabat terlibat politik praktis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Luwu Timur, Jumat (23/8/2024).

Dilaporkan yakni pemilik akun Zulkifli Jumadi, selaku camat Mangkutana, dimana memposting di facebook “Program Pupuk Gratis Budi-Akbar # lanjutkan kebaikan”.

Selanjutnya foto spanduk yang dipasang di halaman kantor desa Tadulako bertuliskan “Budiman-Akbar, lanjutkan kebaikan, milik semua golongan”.

Kemudian foto ASN Mahyuddin menggunakan baju kaos berwarna merah yang bertuliskan “Budiman-Akbar” sembari berfoto dengan salah satu anggota DPRD terpilih dari PDI Perjuangan sekaligus wakil bupati Lutim.

Pelanggaran lainnya yang dinilai sistematis yakni mengunakan fasilitas negara berupa rumah jabatan bupati sebagai tempat konsolidasi agenda politik petahana Budiman-Akbar.

Dibuktikan dengan ajakan melalui chat untuk menghadiri kegiatan tersebut di Rujab Bupati Luwu Timur, diperjelas beredarnya foto dan video yang memperlihatkan agenda politik yang dipimpin langsung petahana Budiman.

“Tindakan tersebut sudah mencederai demokrasi dan hal itu tidak bisa dibiarkan yang seolah-olah Pilkada ini hanya milik mereka dan seakan masyarakat tidak berdaya dengan tontonan itu,” tandas Nasriadi.

Ia menegaskan, Pilkada ini milik rakyat bukan milik golongan tertentu dan rakyat akan bersatu melawan hal itu, jika petahana bernyali di Pilkada jangan libatkan ASN dan perangkatnya.

“Karena semakin mereka pertontonkan keberpihakan atau terlibat politik praktis maka semakin rakyat yakin bahwa penguasa saat ini seolah haus dengan kekuasaan,” tandasnya.

Pemkot Makassar

PDAM Makassar

Call Center PU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *