Paripurna DPRD Makassar Ketuk APBD 2022 Capai Rp4,9 Triliun

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2022 resmi diketuk alias disahkan. Adapun besaran APBD yang ditetapkan rinciannya, yakni anggaran pendapatan sebesar Rp4.203 484.905.000. Sementara untuk anggaran belanja sebesar Rp4.962.269.154.263.

Penetapan itu berlangsung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar ke-18 tentang Pengambilan Keputusan terhadap Anggaran Pokok 2022 di Gedung DPRD Makassar, Rabu (24/11).

Alhasil, APBD tahun 2022 terjadi defisit anggaran sebesar Rp758.784.249.263 yang akan ditutupi oleh pembiayaan netto. Pembiayaan netto sendiri diperoleh dari pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp766.284.249.263, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000.

“Jadi anggaran yang diajukan berimbang di mana defisit tersebut ditutupi oleh pembiayaan netto, sehingga hasil akhirnya nihil,” ujar Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo.

Jumlah APBD Pokok 2022 ini naik dari penetapan APBD Perubahan 2021 lalu yaitu sebesar Rp3,56 triliun untuk pendapatan daerah, dan Rp4,16 triliun untuk belanja daerah.

Leo–sapaan akrabnya mengatakan untuk optimalisasi pendapatan pada APBD Pokok 2022, DPRD mengajukan sejumlah rekomendasi optimalisasi di perusahan daerah. Selain itu Bank Perkreditan Rakyat juga mendapatkan penyertaan modal untuk percepatan pemulihan ekonomi di 2022.

“Besarannya mencapai Rp750 juta untuk pengelolaan pembiayaan diperuntukkan untuk BPR. Itu dijadikan penyertaan modal,” katanya.

Terpisah, Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan, pasca penetapan APBD 2022, dirinya bakal lebih dulu fokus pada sejumlah program yang akan ditender. Ia tidak ingin realisasi program terhambat akibat proses tender yang kerap molor.

“Pekan depan saya akan mempersiapkan tender. Langsung bikin detailnya semua agar jangan sampai nanti tender baru diurus di bulan 6. Untuk apa APBD cepat disahkan jika tidak ada gerakan untuk mewujudkan itu,” jelas Danny.(*)

Badan Intelijen Negara
Pangkep SC