SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kegiatan pengawasan APBD masa sidang I yang dilakukan anggota DPRD Sulsel di berbagai daerah pemilihan (dapil) merupakan agenda rutin anggota DPRD sebagai fungsi pengawasan sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014, dimana DPRD memiliki tiga fungsi yaitu pembentuk peraturan daerah (legeslasi), Anggaran dan pengawasan.
Salah satu anggota komisi E yang membidani kesejahteraan sosial, Dr.Ir.H.Mahmud,ST,MM,MSP,MT daerah pemilihan Sulsel 2 meliputi 4 kecataman di kota Makassar yaitu Kecamatan Panakukang,Manggala, Tamalanrea dan Biringkanaya melakukan kunjungan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi Sulawesi Selatan di dua kelurahan yaitu kelurahan Bulurokeng dan Bakung kecamatan Biringkanaya beberapa waktu lalu.
Sebagai Anggota DPRD Sulsel yang baru dilantik dan pendatang baru, Dr.Mahmud terlebih dahulu memperkenalkan dirinya di hadapan masyarakat Bulurokeng bahwa dirinya merupakan pengganti ibu Reski Mulfiati Lutfi yang terpilih, namun dia maju mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota kota Makassar tahun 2024 – 2029 mendampingi A.Seto Asapa.
“Keberadaannya saya sebagai wakil rakyat minimal sama dengan kinerja reski sewaktu menjadi wakil rakyat dapil Sulsel 2 periode lalu. Bahkan dia mengatakan berupaya untuk lebih baik dibanding yang lainnya.
“Saya berada disini sebagai pengganti ibu Reski semoga saya minimal bisa sama beliau dan saya berupaya untuk menjadi lebih baik,” ungkap Dr Mahmud di hadapan lebih 150 masyarakat kelurahan Bulurokeng yang hadir.
Dr Mahmud memaparkan berbagai subtansi kegiatan pengawasan APBD ini dengan tujuan agar partisipasi masyarakat terhadap pengawasan penggunaan anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat yang dibuat menjadi APBN,APBD Provinsi,APBD Kab/Kota meningkat lebih baik lagi, sehingga tujuan, arah dan sasaran pembangunan dapat tercapai khususnya manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas dengan baik sebagai pemilik kedaulatan.
Dalam kunjungan ini beberapa masyarakat menaruh harapan kepada anggota komisi E ini untuk melalukan perubahan terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kelurahan Bulurokeng dan dapil Sulsel 2 umunya saat ini terutama keterbukaan informasi kegiatan – kegiatan penggunaan uang negara di daerahnya.
Berapa Masyarakat Bulurokeng memanfaatkan waktu memberikan aduhan terkait pelaksaanaan rekrutan penerima manfaat PKH,BLT yang selama ini terjadi ketidak adilan.
Menurutnya ada yang miskin tidak dapat, sementara ada yang mampu yang dapat. Terkait pula pelayanan rumah sakit khusus BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Salah satu Tokoh pemuda Biringkanaya mengaduh terkait buruknya penerimaan sistem zonasi, banyak anak Bulurokeng “korban zonasi”.
Terpisah di kelurahan Bakung, masyarakat mengadukan buruknya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah juga masalah drainase, pelayanan air bersih/minum yang macet, begitu pula terkait pembuatan bak septiktan dengan sumur dalam tercemar.
“Saya sangat senang sekali adanya keterbukaan warga dengan permasalahan yang dihadapinya dan akan menampung serta mengkoordinasikan semua masalah dengan pihak dinas terkait dan khusus dinas dengan mitra komisi E akan kami panggil untuk mendapatkan informasi dan mencari solusinya. Dan terkait dengan komisi lainnya akan kami sampaikan,” ucap Dr Mahmud
Kegiatan kunjungan pengawasan APBD Provinsi Sulsel dihadiri Forkopimlur Bulurokeng dan Bakung, tokoh masyarakat, pemuda, agama dan masyarakat umum serta tenaga ahli.(*)
