Debat Publik Hanya Dihadiri 1 Calon, Aktivis: KPU Barru Harusnya Malu

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru baru saja melangsungkan Debat Publik seri kedua di Hotel Sheraton, Jalan Monginsidi Baru, Kota Makassar, Selasa (24/11/2020) tadi malam.

Sayangnya, debat yang dimaksudkan sebagai panggung pemaparan program, visi dan misi para calon pemimpin Barru itu, diwarnai fakta yang cukup menarik. Dari tiga pasangan calon (paslon) yang bertarung, debat semalam hanya dihadiri 1 paslon, yakni paslon nomor urut 2, Suardi Saleh-Aska Mappe.

Sementara, paslon nomor urut 1 Mudassir Hasri Gani-Aksah Kasim dan paslon nomor urut 3 Malkan Amin-Salahuddin Rum memilih tidak hadir dengan alasan tertentu.

Menanggapinya, Aktivis dari Lembaga Riset Fokus Indonesia (Garis) menyatakan bahwa fakta ini merupakan pukulan telak bagi integritas penyelenggara pilkada di kabupaten Barru.

“Ini pukulan telak bagi KPU Barru. Para Paslon mengirim sinyal atas ketidak percayaan atas integritas penyelenggara.”kata aktifis Garis, Rusman Ali, Rabu (25/11/2020) pagi melalui siaran pers.

Rusman menambahkan bahwa fakta ketidak percayaan para paslon terhadap integritas KPU, makin menguatkan dugaan bahwa KPU telah menjadi tim sukses di Pilkada Barru.

“Tidak sedikit masyarakat Barru menduga bahwa KPU telah menjadi Tim Sukses. Dugaan itu makin kuat pada ngototnya KPU menggelar debat publik semalam. Harusnya, dengan kordinasi semua LO Paslon, KPU melakukan konsolidasi bersama para paslon soal keengganan untuk hadir. Seharusnya Tunda debatnya.”tambahnya.

Garis juga menyatakan keraguannya, bahwa Pilkada di Barru akan melahirkan pemimlin yang berkualitas.

Untuk diketahui, Pilkada Barru diwarnai dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Aska Mappe saat melakukan pendaftaran sebagai calon wakil bupati bersama dengan pasangannya Suardi Saleh di pemilihan kepala daerah Kabupaten Barru 2020.
Aska sebagai anggota Polri dinilai memiliki masalah dengan SK pemberhentiannya.(*)

Badan Intelijen Negara
Pangkep SC