SUARACELEBES.COM, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE, bersama jajaran RSUD Daya Kota Makassar mengikuti kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Almadera Hotel, Jalan Somba Opu Nomor 235, Makassar, tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pelayanan publik di sektor kesehatan.
Ari Ashari Ilham hadir sebagai salah satu narasumber. Dalam pemaparannya, ia membahas pentingnya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sinergi antara lembaga legislatif dengan perangkat pelayanan publik.
Sementara itu, Direktur RSUD Daya Kota Makassar, dr. A. Any Muliany M, M.Kes, memberikan materi terkait pelayanan kesehatan, termasuk mekanisme penanganan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan.
Salah satu materi yang mendapat perhatian peserta adalah pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Peserta mendapatkan penjelasan mengenai alur pelayanan IGD, kriteria pasien yang membutuhkan penanganan segera, hingga tahapan penanganan yang berkaitan dengan upaya penyelamatan nyawa.
Pemahaman mengenai sistem pelayanan IGD dinilai penting karena kondisi kegawatdaruratan membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terukur. Penanganan pasien dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi serta tingkat urgensi masing-masing pasien.
Selain Ari Ashari Ilham dan dr. A. Any Muliany M, kegiatan tersebut juga menghadirkan Abd. Latif Hasan, SE, sebagai narasumber.
Materi yang disampaikan para narasumber menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan peserta mengenai fungsi pengawasan pemerintahan daerah sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan dipandu moderator Nilda Windasari. Diskusi berlangsung interaktif dengan peserta mengikuti pemaparan materi dan menyampaikan sejumlah pertanyaan.
Pada penghujung kegiatan, peserta diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan para narasumber. Sesi tersebut membahas berbagai hal terkait pengawasan pemerintahan daerah dan pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien dalam kondisi darurat.
Melalui kegiatan ini, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap fungsi legislatif, tetapi juga mendorong pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
