SUARACELEBES.COM – Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., memegang peran krusial dalam pembahasan permohonan hibah lahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) strategi Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Ruang Rapat Sekda Lantai 3 Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (30/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar dan dihadiri oleh jajaran instansi terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum Setda Kota Makassar, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya.
Dalam forum tersebut, Sri Sulsilawati memaparkan secara rinci kemajuan verifikasi data pertanahan, khususnya mengenai kejelasan status kepemilikan dan legalitas lahan yang diserahkan dalam proses hibah. Proses verifikasi ini dinilai sangat penting guna memastikan aset pemerintah daerah tidak memicu permasalahan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Ia menekankan bahwa sinkronisasi data antara Dinas Pertanahan dan BPKAD merupakan kunci utama agar setiap aset yang akan dihibahkan memiliki pencatatan yang valid, transparan, dan akurat. Oleh karena itu, validasi menyeluruh wajib dilakukan sebelum berkas melangkah ke tahap finalisasi untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan.
Selain pembahasan data teknis, rapat tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas OPD demi mempercepat penyelesaian administrasi hibah lahan. Sekda Kota Makassar menegaskan bahwa seluruh proses hibah wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
“Kolaborasi antar OPD sangat penting dalam penyelesaian hibah lahan. Semua pihak harus bergerak bersama agar kendala administrasi bisa segera dituntaskan,” tegas Sekda.
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi tersebut menyepakati penyusunan skema timeline penyelesaian berkas serta opsi pembentukan tim verifikasi gabungan untuk mengakselerasi proses hibah. Langkah strategi ini diharapkan mampu mendukung optimalisasi tata kelola aset milik Pemkot Makassar sekaligus memastikan pemanfaatannya dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara maksimal.
