DSUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Komisi B DPRD Kota Makassar menyambut baik kebijakan terbaru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyebut kebijakan ini dapat membangkitkan sektor pariwisata dan perhotelan yang sempat terpuruk akibat pembatasan selama pandemi.
“Selama ini hotel-hotel sempat tiarap. Sudah berinvestasi besar, tapi pemasukan nyaris tak ada. Dengan adanya himbauan baru ini, sektor pariwisata dan perhotelan bisa perlahan bergerak lagi,” ujar Ismail, Selasa (10/6/2025).
Selain menyoroti kebijakan tersebut, Ismail juga menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum KONI Makassar. Menurutnya, KONI Makassar membutuhkan figur baru setelah mengalami kevakuman lebih dari satu tahun akibat kasus hukum yang menjerat ketuanya sebelumnya.
“Saya ini peminat olahraga dan sudah lama bergelut di dunia olahraga. Saat ini, KONI Makassar dalam kondisi vakum lebih dari satu tahun karena kasus hukum yang menjerat Ketua sebelumnya. Ini sangat memengaruhi pembinaan olahraga di kota ini,” jelasnya.
Skandal korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2022 yang melibatkan Ahmad Susanto, mantan Ketua KONI Makassar, telah mengguncang lembaga tersebut dan berdampak pada terhentinya berbagai program pembinaan olahraga.
Ismail menegaskan bahwa langkahnya untuk maju sebagai Ketua Umum KONI Makassar bukan sekadar wacana. Ia mengklaim telah mendapatkan dukungan dari lebih dari 30 cabang olahraga (cabor) di kota Makassar.
“Komunikasi kami dengan cabor berjalan baik. Insyaallah, rekomendasi dari cabor-cabor ini akan saya bawa saat mendaftar. Mereka juga berkomitmen untuk mendampingi saya dalam proses pencalonan,” katanya.
Ismail juga berkomitmen untuk memprioritaskan kesejahteraan atlet dan pembinaan jangka panjang. Ia menyoroti pentingnya memberikan apresiasi yang layak kepada para mantan atlet berprestasi, termasuk dukungan pekerjaan dan jaminan masa depan.
“Banyak atlet kita yang pindah ke daerah lain karena kurangnya perhatian. Ke depan, saya ingin memastikan mereka tidak hanya berprestasi, tetapi juga mendapatkan apresiasi berupa pekerjaan atau jaminan masa depan,” ujarnya.
Sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua Harian Partai Golkar Makassar, Ismail mengaku telah mendapatkan restu dari Wali Kota Makassar untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua KONI.
“Beliau yang membimbing saya di dunia politik. Restu itu pasti ada,” ungkapnya.
Jika terpilih, Ismail bertekad membangun kembali fasilitas olahraga yang terbengkalai dan meningkatkan sinergi antara KONI dan pemerintah kota.
“Kita butuh fasilitas pendukung yang memadai untuk pembinaan atlet. Dengan stadion baru yang sedang dirancang, saya optimis olahraga di Makassar bisa bangkit kembali,” pungkasnya.
Menanggapi polemik seputar pejabat publik yang merangkap jabatan di KONI, Ismail menegaskan bahwa pencalonannya tidak melanggar ketentuan hukum. Ia merujuk pada perubahan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang memperbolehkan pejabat publik memimpin organisasi olahraga.
