SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Puluhan warga Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, mendatangi Kantor Kecamatan Mariso pada Senin siang untuk memprotes hasil verifikasi administrasi calon ketua RT yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai prosedur.
Massa aksi membawa spanduk tuntutan dan meminta camat turun tangan. Mereka menilai panitia pemilihan di tingkat kelurahan bertindak diskriminatif dalam proses pemeriksaan berkas calon.
Warga mengklaim sejumlah calon digugurkan tanpa alasan yang jelas, sementara ada calon lain yang dianggap tidak memenuhi persyaratan namun tetap diloloskan.
Salah satu calon ketua RT yang tidak lolos verifikasi, Hayati, mengaku dirugikan. Ia menjelaskan berkasnya ditolak karena data pada Kartu Keluarga berbeda setelah suaminya meninggal dunia.
“Saya masih memakai Kartu Keluarga lama yang memuat nama almarhum suami saya, tapi penyelenggara tidak menyampaikan kekurangan berkas sejak awal,” ujarnya.
Hayati juga menuturkan ada calon yang tidak berdomisili di wilayah tersebut dan tidak memiliki ijazah, namun tetap dinyatakan lolos administrasi.
Situasi aksi sempat memanas sehingga aparat TNI dan kepolisian dikerahkan untuk berjaga di halaman kantor kecamatan. Setelah dilakukan negosiasi, pihak kecamatan memfasilitasi mediasi antara warga dan panitia pemilihan.
Dalam pertemuan tersebut, Camat Mariso Aswin Harun menegaskan bahwa proses seleksi administrasi telah mengacu pada Peraturan Wali Kota serta petunjuk teknis pemilihan RT–RW.
Aswin mengakui adanya dinamika di lapangan, namun menolak mengulang proses verifikasi karena tahapan pemilihan telah memasuki periode akhir.
“Kami tidak bisa membatalkan atau mengulang tahapan, karena 1 Desember sudah masuk pembagian undangan pemilihan dan masa tenang akan segera dimulai,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa panitia tetap membuka ruang pengaduan masyarakat, namun keputusan akan mengikuti jadwal resmi yang telah ditetapkan. Aswin juga meminta warga menjadikan polemik ini sebagai pembelajaran untuk pemilihan periode berikutnya.
Aksi kemudian mereda setelah mediasi berlangsung, meski sebagian warga tetap menunggu tindak lanjut resmi dari kecamatan melalui mekanisme pengaduan yang disediakan panitia.
