SUARACELEBES.COM, WAJO – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi aparatur desa di Kabupaten Wajo kembali menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah.
Kegiatan yang digelar selama empat hari di Makassar itu memunculkan pertanyaan publik terkait urgensi, manfaat, dan penggunaan anggaran.
Berdasarkan undangan yang beredar, Bimtek tersebut berlangsung pada 10–13 Juli 2026 di salah satu hotel di Kota Makassar. Dalam undangan juga tercantum biaya sebesar Rp3.000.000 per peserta.
Besaran biaya itu menjadi perhatian masyarakat, mengingat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini tengah mendorong penghematan belanja dan memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik.
Aktivis Wajo, Asriadi, menilai transparansi merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana publik.
“Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, publik berhak mengetahui untuk apa uang negara dibelanjakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan sejauh mana hasil Bimtek tersebut berdampak terhadap peningkatan pelayanan di desa,” ujar Asriadi.
Menurutnya, tanpa keterbukaan informasi, ruang pertanyaan publik akan terus terbuka dan berpotensi menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, Asriadi juga mempertanyakan apakah pelaksanaan kegiatan di luar daerah dengan biaya jutaan rupiah per peserta telah melalui kajian kebutuhan yang matang serta memberikan manfaat yang sebanding bagi peningkatan kapasitas aparatur desa.
Sementara itu, pihak penyelenggara, CV. Kreatif Generasi Bangsa, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Senin (13/7/2026), penyelenggara menyebut Bimtek merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Harus dipahami dan dimengerti bahwa mengenai Bimtek tidak ada sangkut pautnya dengan efisiensi anggaran karena ada alokasi yang memang diperuntukkan agar aparatur desa terus belajar demi melaksanakan pelayanan yang terbaik di pemerintahan, khususnya di aparatur desa,” tulis pihak penyelenggara.
Penyelenggara juga membantah anggapan bahwa kegiatan tersebut digelar demi mengejar keuntungan.
“Ini adalah Bimtek termurah yang saya laksanakan untuk Wajo karena saya tidak mencari keuntungan di dalamnya. Saya lebih mementingkan ada manfaatnya untuk daerahku,” lanjut keterangan tersebut.
Meski demikian, sorotan publik tidak berhenti pada penjelasan penyelenggara. Yang menjadi perhatian adalah apakah penggunaan dana Rp3.000.000 per peserta telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara maupun daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Wajo belum memberikan tanggapan resmi terkait pelaksanaan Bimtek tersebut, termasuk mengenai dasar pelaksanaan, sumber pembiayaan, jumlah peserta, maupun total anggaran yang digunakan.
Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
