SUARACELEBES.COM, WAJO — Keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Wajo.Kondisi ini menjadi perhatian serius karena di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan stok dan penyaluran BBM, termasuk Biosolar, dalam kondisi aman dan mencukupi.
Perbedaan antara kondisi stok yang dinyatakan tersedia dengan keluhan masyarakat di lapangan dinilai perlu segera ditelusuri.
Legislator Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kera–Pitumpanua, Herman Arif, mendesak pemerintah dan pihak terkait memperketat pengawasan terhadap seluruh mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut Herman, persoalan BBM bersubsidi tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan stok di tingkat pemasok.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan BBM tersebut benar-benar dapat diakses masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah penggunaan surat rekomendasi dalam pengambilan BBM bersubsidi.
Ia meminta setiap surat rekomendasi diverifikasi secara ketat dan tidak boleh menjadi celah untuk pengambilan BBM secara berulang maupun oleh pihak yang tidak berhak.
“Surat rekomendasi harus ditertibkan. Pengambilan BBM bersubsidi atas nama sendiri tidak boleh diwakilkan dan hanya dapat dilakukan satu kali sesuai ketentuan,” kata Herman Arif, Kamis (3/9/2026).
Ia menegaskan, aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten tanpa memberikan ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menurutnya, apabila mekanisme pengambilan tidak diawasi dengan baik, maka potensi penyalahgunaan akan semakin terbuka.
Dampaknya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi justru berpotensi menghadapi kesulitan di lapangan.
“Kita tidak ingin masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM karena ada penyimpangan dalam proses pengambilan dan distribusinya,” ujarnya.
Herman juga meminta pengawasan tidak dilakukan secara insidental ketika kelangkaan atau keluhan masyarakat sudah mencuat.
Pengawasan, kata dia, harus dilakukan secara rutin mulai dari mekanisme rekomendasi, proses pengambilan hingga distribusi di tingkat penyalur.
Desakan tersebut menjadi semakin relevan setelah Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan kondisi stok dan penyaluran BBM di wilayah Sulawesi Selatan berada dalam kondisi aman.
General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Polda Sulsel di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (1/9/2026).
“Secara stok dan penyaluran di SPBU maupun di Pertamina dalam kondisi cukup dan lancar. Termasuk saat ini, di Pertamina maupun di SPBU stoknya selalu tersedia,” kata Deny.
Pernyataan tersebut kini berhadapan dengan fakta adanya keluhan masyarakat Wajo yang masih mengaku kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.
Kondisi itu, menurut Herman, tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan yang berulang tanpa evaluasi.
Jika stok memang tersedia dan penyaluran dinyatakan lancar, maka harus ada penjelasan yang jelas mengenai titik persoalan ketika masyarakat tetap mengalami kesulitan mendapatkan BBM.
“Kalau stok dinyatakan cukup, jangan sampai masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya. Ini yang harus kita pastikan bersama, apakah persoalannya berada pada distribusi atau mekanisme pengambilannya,” tegas Herman.
Ia mendorong pemerintah, Pertamina, aparat pengawas, serta pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran BBM bersubsidi di Wajo.
Evaluasi tersebut, kata dia, harus mencakup pengawasan terhadap penggunaan surat rekomendasi, mekanisme pengambilan, distribusi di tingkat SPBU, hingga memastikan BBM bersubsidi tidak dialihkan kepada pihak yang tidak berhak.
“Jangan hanya mengatakan stok aman. Yang harus dibuktikan adalah masyarakat yang berhak juga mudah mendapatkan BBM sesuai ketentuan,” tandasnya.
Herman menilai persoalan tersebut harus segera dibenahi secara serius. Sebab, apabila pengawasan lemah sementara keluhan masyarakat terus muncul, maka kepercayaan publik terhadap sistem penyaluran BBM bersubsidi dapat semakin menurun.
Ia meminta seluruh pihak tidak saling melempar tanggung jawab dan segera memastikan letak persoalan di lapangan.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Kalau stok memang cukup, maka masyarakat juga harus bisa merasakan ketersediaannya. Jangan sampai aman di atas kertas, tetapi sulit diperoleh masyarakat di lapangan,” pungkasnya.
