SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Antrian panjang di sejumlah SPBU akibat dugaan adanya kelangkaan BBM jenis solar di Sulawesi Selatan kini mulai berdampak serius terhadap sektor logistik darat.
Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulselbar mengeluhkan sulitnya mengakses solar subsidi di lapangan, yang merugikan operasional harian hingga mengancam lonjakan biaya pengiriman barang secara dramatis.
Ketika armada truk terpaksa menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk mengantre di SPBU, ALFI Sulselbar memproyeksikan opsi pengalihan ke BBM non-subsidi sebagai jalan terakhir.
Namun, langkah tersebut dipastikan membawa dampak besar terhadap kenaikan tarif angkutan darat di wilayah tersebut.
Ketua ALFI Sulselbar, Yodi Nalendra, menegaskan bahwa gejolak di tingkat pelaku usaha logistik sudah berada pada tahap yang sangat memprihatinkan akibat tekanan operasional ini.
“Kita ini pelaku logistik sudah sangat prihatin, udah sangat kecewa. Bahkan eskalasinya ini udah tinggi. Tekanan dari aspirasi teman-teman anggota itu sudah keras dan tegas,” ucap Yodi, Rabu (9/9/2026).
Berdasarkan simulasi internal asosiasi, pengalihan total penggunaan BBM dari subsidi ke non-subsidi akan memicu kenaikan tarif distribusi secara signifikan untuk berbagai rute angkutan.
“Dampaknya jelas, kenaikan setelah kita melakukan simulasi internal itu minimal 120 persen. Sebagai ilustrasi, Parepare itu Rp2,5 juta sekarang untuk trucking. Nah, nanti ketika ini disesuaikan menggunakan BBM non-subsidi, maka itu akan menjadi Rp5,25 juta sampai Rp5,5 juta,” tegasnya.
Selain masalah tarif, Yodi juga mengkritik transparansi Pertamina yang dinilai bertentangan dengan kondisi nyata yang dihadapi para sopir truk saat mencari bahan bakar di jalur distribusi.
“Saya harap dari Pertamina jangan selalu menyampaikan hal-hal yang mengenakkan di telinga tapi kenyataannya menyesakkan di dada. Stok cukup, distribusi optimal, tapi kenyataan di lapangan kita antre berhari-hari dan nyari SPBU yang ready solar subsidinya susah,” pungkas Yodi.
Di sisi lain, kelemahan pengawasan dan penindakan hukum di tingkat SPBU dinilai turut memperparah krisis pasokan solar ini.
Wakil Ketua Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Laut ALFI Sulselbar, Ambo Tuo, menyoroti masih maraknya dugaan pemanfaatan BBM subsidi oleh pihak tak bertanggung jawab tanpa ada tindakan nyata dari Satuan Tugas (Satgas).
“Di beberapa SPBU masih banyak kendaraan-kendaraan yang bolak-balik mengisi BBM subsidi tetapi tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh tim Satgas. Ketika ada indikasi armada melakukan pengisian untuk menimbun, maka tim Satgas ini harus menangkap atau memberikan efek jera,” kata Ambo Tuo.
Ia juga menyentil alasan kekhawatiran terjadinya kelangkaan yang lebih besar apabila SPBU nakal ditindaki atau ditutup oleh pihak berwenang.
“Pertamina selalu mengatakan ketika mau bertindak kepada pihak SPBU yang melakukan penggelembungan atau penimbunan, otomatis akan terjadi kelangkaan besar karena menutup SPBU. Bagi saya itu nonsense. Kalau ditutup satu, otomatis di SPBU yang lain ada penambahan kuota, maka tidak ada kelangkaan,” tegas Ambo Tuo.
Jika praktik penyelewengan di SPBU terus dibiarkan tanpa penegakan hukum yang konkret dan transparan, dampak domino berupa lonjakan tarif logistik dipastikan tidak terhindarkan dan berpotensi memicu inflasi harga barang kebutuhan pokok di Sulawesi Selatan.
