SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, mendorong Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah SPBU.
Salah satu langkah yang dinilai dapat ditempuh yakni menerapkan kebijakan pengurangan mobilitas bagi pegawai Pemerintah Kota Makassar, terutama jika kondisi antrean BBM belum sepenuhnya normal.
Aswar mengatakan, kebijakan tersebut tidak harus diberlakukan dalam jangka waktu tertentu secara kaku. Pemkot Makassar dapat mengevaluasi kondisi dari hari ke hari dan kembali menerapkan aktivitas normal apabila situasi sudah membaik.
“Ini tidak serta-merta harus langsung seminggu. Kita akan melihat. Kalau insyaallah hari Selasa atau Rabu kondisinya sudah lebih baik, ya sudah, kita langsung masuk dan kembali seperti biasa,” kata Aswar saat ditemui di Kantor Sayap DPRD Makassar, Minggu (13/9/2026).
Menurut legislator dua periode tersebut, pengurangan mobilitas menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu menekan penumpukan kendaraan di SPBU.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat mendukung upaya penanganan persoalan distribusi BBM sehingga kondisi di lapangan secara bertahap kembali normal.
“Ini salah satu cara dari pihak Pemerintah Kota dengan kebijakan yang bisa kita pakai atau kita ambil untuk memastikan penumpukan di SPBU dalam rangka pengisian bahan bakar bisa kita minimalisir,” ujarnya.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Meski mendorong pengurangan mobilitas, Aswar menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurutnya, sejumlah layanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga harus tetap berjalan.
“Untuk layanan publik tetap jalan. Tetap dong. Kalau itu tidak ada liburnya, layanan publik di Kota Makassar ini tidak ada liburnya,” tegasnya.
Antrean BBM Mulai Landai
Terkait perkembangan antrean BBM di Makassar, Aswar mengaku mulai melihat adanya kondisi yang lebih landai di sejumlah SPBU.
Ia bahkan menerima laporan dari masyarakat yang menunjukkan waktu antrean pengisian BBM sudah jauh lebih singkat dibanding sebelumnya.
“Saya lihat tadi beberapa sudah landai antreannya. Bahkan ada masyarakat yang mengirim video, dia masuk pukul 15.01, pukul 15.09 sudah keluar. Artinya tidak sampai 10 menit,” ungkapnya.
Aswar menilai kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa upaya pemerintah bersama sejumlah pihak mulai memberikan dampak terhadap pelayanan BBM kepada masyarakat.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah pusat dan berbagai instansi dalam menangani persoalan antrean BBM.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena antrean panjang di SPBU berdampak terhadap aktivitas masyarakat hingga perekonomian.
“Pemerintah ini serius untuk memperbaiki. Tidak ada yang kita mau kondisi ini berlarut-larut. Kita mau seluruh elemen bersama-sama cepat menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Aswar berharap berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dapat mempercepat normalisasi distribusi BBM sekaligus mengurangi antrean panjang yang dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat di sejumlah SPBU Kota Makassar.
“Kita akan maksimalkan supaya tidak lagi terjadi antrean-antrean panjang di SPBU,” pungkasnya.
