SUARACELEBES.COM, PANGKEP — Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep memanggil PT PLN (Persero) ULP Pangkep dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DiskopdagUKM) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
RDP tersebut digelar untuk meminta penjelasan terkait sejumlah persoalan energi yang tengah dikeluhkan masyarakat, mulai dari pemadaman listrik bergilir hingga kelangkaan LPG 3 kilogram dan antrean BBM.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Lutfi Hanafi, meminta pihak terkait segera mencari solusi agar persoalan tersebut tidak semakin mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Dalam RDP itu, Manager PLN ULP Pangkep, M. Sholikhin, menjelaskan pemadaman listrik bergilir yang terjadi sekitar tiga pekan terakhir disebabkan defisit daya akibat ketimpangan antara pasokan listrik dan tingginya beban puncak.
“Beberapa pembangkit utama mengalami kendala operasional. PLTB Jeneponto mengalami penurunan pasokan daya, sementara PLTA Poso, Bakaru, dan Malea mengalami defisit air sehingga kinerja operasionalnya tidak maksimal,” jelas Sholikhin.
PLN menyebut percepatan pemeliharaan jaringan dan pembangkit tengah dilakukan untuk memulihkan kondisi kelistrikan.
Menanggapi penjelasan tersebut, Lutfi mendesak PLN mempercepat proses perbaikan.
“Kita berharap kondisi kelistrikan bisa cepat pulih dan proses perbaikan segera tuntas. Aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi jangan sampai terganggu lebih lama,” tegas Lutfi.
DPRD Pangkep Soroti Kelangkaan LPG 3 Kg
Komisi II DPRD Pangkep juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait kelangkaan LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.
Kepala DiskopdagUKM Pangkep, Asykur Abubakar, memastikan tidak ada pemotongan kuota LPG 3 kg dari pemerintah pusat untuk Pangkep.
Menurut Asykur, kelangkaan di pasaran antara lain dipicu panic buying setelah muncul informasi bahwa LPG 3 kg akan ditarik dari peredaran.
Selain itu, pemerintah menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi oleh oknum yang membawa LPG ke Morowali karena adanya perbedaan harga jual.
“Ditemukan pula oknum tidak bertanggung jawab yang menyelundupkan LPG ke daerah Morowali karena iming-iming selisih harga jual yang jauh lebih tinggi,” ungkap Asykur.
Saat ini, distribusi LPG 3 kg di Pangkep ditopang delapan agen resmi. Pemerintah menyebut acuan harga hingga tingkat pengecer berada di kisaran Rp23 ribu.
Komisi II DPRD Pangkep Ikut Soroti Antrean BBM
Persoalan antrean BBM juga menjadi perhatian dalam RDP tersebut.
Pemkab Pangkep memastikan stok BBM di wilayahnya terpantau aman. Pengawasan dilakukan di tujuh SPBU, termasuk dengan mengoptimalkan empat nozzle di setiap SPBU untuk mempercepat pelayanan.
Asykur mengatakan kondisi di tujuh SPBU saat ini sudah lebih kondusif dibanding hari-hari sebelumnya.
“Saat ini situasi di tujuh SPBU di Pangkep sudah kondusif, tidak ada lagi antrean panjang kendaraan seperti hari-hari sebelumnya. Kami imbau masyarakat tetap tenang dan tidak termakan isu-isu spekulatif,” katanya.
Melalui RDP tersebut, Komisi II DPRD Pangkep meminta PLN dan pemerintah daerah memastikan persoalan pasokan energi segera ditangani, sehingga tidak kembali menghambat aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di Kabupaten Pangkep.
