SUARACELEBES.COM, PANGKEP — Harga barang kebutuhan masyarakat di wilayah Kepulauan Liukang Kalukuang Masalima (Liukang Kalmas), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, terus menjadi keluhan warga.
Sebagai wilayah kepulauan terluar Kabupaten Pangkep, daya beli masyarakat Liukang Kalmas dinilai semakin tertekan akibat tingginya harga barang yang dijual di wilayah tersebut.
Salah satu faktor yang dikeluhkan warga yakni perubahan lokasi sandar kapal angkutan barang yang selama puluhan tahun melayani distribusi kebutuhan masyarakat kepulauan.
Kapal-kapal tersebut sebelumnya bersandar di Pelabuhan Paotere Makassar, namun kini berpindah ke Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
Meski jarak kedua pelabuhan tidak terlalu jauh, perpindahan lokasi sandar disebut berdampak terhadap meningkatnya biaya operasional, terutama ongkos bongkar muat, upah buruh, hingga rantai distribusi barang.
Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi harga jual barang yang dibeli masyarakat di wilayah kepulauan.
Keluhan warga kemudian disampaikan kepada DPRD Pangkep. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Komisi I DPRD Pangkep melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Kota Makassar.
Anggota Komisi I DPRD Pangkep, Muhammad Ramli, mengatakan pihaknya mendorong agar kapal pengangkut barang untuk wilayah kepulauan Pangkep dapat kembali bersandar di Pelabuhan Paotere.
“Kami berharap kapal-kapal pengangkut barang ke wilayah kepulauan di Kabupaten Pangkep bisa bersandar kembali di Pelabuhan Paotere Makassar. Sebab, biaya operasional jauh lebih murah. Ini adalah aspirasi langsung dari masyarakat pulau yang merasa kesulitan jika kapal harus bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar,” jelas Ramli, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, aspirasi tersebut mendapat respons positif dari pihak KSOP. Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, terutama menyangkut keselamatan pelayaran.
KSOP, kata Ramli, memberikan dukungan terhadap pengaturan kembali aktivitas kapal pengangkut barang di Pelabuhan Paotere dengan tetap mengedepankan standar keselamatan pelayaran.
Hal itu menjadi perhatian karena aktivitas pelayaran di Pelabuhan Paotere sebelumnya beberapa kali diwarnai kecelakaan, termasuk kebakaran dan kapal tenggelam.
“KSOP mendukung penuh, tapi ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dan menjadi perhatian penuh bersama, yakni kapasitas penumpang di kapal pengangkut tidak boleh lebih dari 50 orang sesuai sertifikasi keselamatan kapal,” tegas Ramli.
Ia menambahkan, ketentuan kapasitas tersebut tidak dapat ditawar karena berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang dan awak kapal.
“Angka ini tidak bisa ditawar, demi menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah kecelakaan laut,” ujarnya.
DPRD Pangkep berharap adanya solusi terkait lokasi sandar kapal dapat membantu menekan biaya distribusi barang menuju wilayah kepulauan tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran.
Dengan demikian, masyarakat Liukang Kalmas diharapkan dapat memperoleh kebutuhan pokok dan barang dagangan dengan harga yang lebih terjangkau.
