banner dprd mkassar

JK di Rakernas PKS: Politisi Harus Berpikir sebagai Negarawan, Bukan Hanya Lima Tahun

SUARACELEBES.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengajak para politisi dan pemimpin bangsa untuk memiliki cara berpikir sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekadar kepentingan politik lima tahunan.

Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung di Hotel Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Dalam pemaparannya, JK menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu melihat tantangan bangsa secara menyeluruh serta merumuskan langkah strategis untuk kemajuan generasi mendatang.

“Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi,” ujar JK.

Karena itu, JK mengajak seluruh kader dan pemimpin PKS untuk tidak hanya berorientasi pada kepentingan elektoral, tetapi juga memikirkan arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.

“Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana,” tegasnya.

Menurut JK, meskipun setiap partai politik memiliki pandangan dan pendekatan berbeda, seluruh kekuatan politik pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Sebagai politisi tentu kita berbeda. Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu,” katanya.

JK Soroti Krisis Global dan Tantangan Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, JK juga menyoroti berbagai tantangan yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi, konflik geopolitik global, bencana alam, hingga persoalan tata kelola pemerintahan.

Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi dan pembangunan nasional dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni situasi geopolitik dunia, bencana alam, serta kebijakan pemerintah.

Menurutnya, konflik bersenjata di berbagai kawasan dunia berdampak terhadap perdagangan internasional, kegiatan ekspor, dan stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Selain itu, fenomena kekeringan dan perubahan iklim juga memberikan tekanan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian dan kegiatan ekonomi rakyat.

“Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana,” jelas JK.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

JK juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan lembaga legislatif agar kebijakan pemerintah senantiasa berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Tidak ada pemerintah yang sempurna. Karena itulah ada DPR untuk selalu mengevaluasi apa yang terjadi supaya jangan salah jalan,” ujarnya.

Kemajuan Negara Ditentukan Kepemimpinan dan Sistem

Lebih lanjut, JK menilai kemajuan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kualitas manusia, kepemimpinan, sistem pemerintahan, serta penegakan hukum.

Ia mencontohkan perkembangan sejumlah negara di Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Malaysia, yang mampu mengalami kemajuan ekonomi melalui kepemimpinan dan tata kelola yang kuat.

Menurut JK, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kemajuan suatu negara tidak tergantung kepada kekayaan negara. Tergantung kepada orang, sistem, dan juga hukum,” ungkapnya.

JK menambahkan, keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pemerintah harus mampu menjalankan hukum secara adil, membangun infrastruktur, dan menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dunia usaha perlu diperkuat agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas nasional.

Di sisi lain, masyarakat juga harus didorong untuk lebih kreatif, produktif, dan memiliki kepercayaan terhadap pemerintah.

“Kalau negara ingin besar, harus ada saling percaya antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah percaya kepada rakyat, dan rakyat percaya kepada pemerintah,” katanya.

JK mengingatkan bahwa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dapat melemahkan persatuan nasional dan menghambat pembangunan.

Ingatkan PKS Pentingnya Integritas dan Evaluasi Internal

Di hadapan peserta Rakernas PKS, JK turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas, kualitas kepemimpinan, serta melakukan evaluasi internal organisasi.

Menurutnya, partai politik harus mampu membangun sistem yang sehat dan mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia juga menekankan agar kader partai yang mendapatkan amanah sebagai pejabat publik senantiasa menunjukkan kualitas, kemampuan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

JK berharap PKS terus melakukan pembenahan organisasi serta memperkuat kualitas kader agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

JK: Indonesia Harus Kuasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pada bagian lain pemaparannya, JK menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci kemajuan bangsa.

Ia menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan ke sejumlah negara dalam beberapa bulan terakhir, antara lain China, Amerika Serikat, Taiwan, dan Turki.

Dari kunjungan tersebut, JK melihat bahwa negara-negara yang mengalami kemajuan pesat memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri.

Ia secara khusus menyoroti kemajuan China yang dalam beberapa dekade berhasil bertransformasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi dunia.

“Kemajuan teknologi di China luar biasa. Kenapa dari negara yang miskin menjadi negara maju dalam 30 tahun? Karena dia berpegang kepada ilmu,” ujar JK.

Menurutnya, Amerika Serikat juga mampu mempertahankan kekuatan ekonominya melalui perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, sementara China berkembang pesat dalam sektor manufaktur.

JK menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dengan memperkuat pendidikan, penelitian, inovasi, dan kemampuan industri nasional.

Ia juga mengingatkan bahwa PKS memiliki sejarah yang dekat dengan kalangan akademisi dan intelektual sehingga diharapkan mampu memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

“Ilmu harus menjadi bagian daripada kemajuan kita,” katanya.

Mengakhiri pemaparannya, JK kembali menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, serta kemampuan bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia berharap seluruh kekuatan politik, termasuk PKS, dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik jangka pendek.

PDAM Makassar