SUARACELEBES.COM, TAKALAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Takalar secara tegas menolak usulan penganggaran perbaikan unit kapal senilai Rp1,3 miliar. Penolakan tersebut disuarakan dalam rapat harmonisasi yang berlangsung di Kantor Pemprov Sulawesi Selatan. Penolakan ini didasari oleh ketidakjelasan fisik lokasi kapal serta efektivitas pengawasan laut di wilayah Kabupaten Takalar.
Dalam rapat tersebut, anggota Banggar mengungkapkan pertanyakan mendasar mengenai keberadaan kapal pengawas tersebut. Pihak DPRD Takalar menyoroti bahwa tidak ditemukannya lokasi pasti keberadaan kapal yang rencananya akan diperbaiki dengan dana yang cukup besar tersebut. Kondisi ini dinilai berisiko mengabaikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Selain masalah keberadaan fisik kapal, pertimbangan fungsional juga menjadi alasan utama penolakan. Wilayah laut Kabupaten Takalar dinilai hanya mencakup garis pantai hingga 12 mil laut yang sebenarnya masih dapat dipantau langsung dari daratan. Dengan demikian, pengalokasian anggaran Rp1,3 miliar untuk pengawasan menggunakan kapal dianggap tidak tepat sasaran dan berlebihan.
Persoalan ini semakin meruncing saat Banggar DPRD Takalar mempertanyakan kejelasan status hukum kepemilikan dan pengelolaan kapal tersebut. Berdasarkan informasi awal, kapal tersebut diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pusat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan status pinjam pakai. Namun, terdapat simpang siur informasi yang menyebutkan bahwa kapal tersebut yang telah dihibahkan Kabupaten Takalar untuk provensi.
Guna memastikan keabsahan status aset tersebut, Banggar DPRD Takalar meminta kelengkapan data dan dokumen resmi dari pihak provinsi, baik berupa surat hibah maupun perjanjian pinjam pakai. Kepastian status hukum ini dinilai sangat krusial sebelum pemerintah daerah kab Takalar mengucurkan dana perbaikan yang terbilang bernilai fantastis hingga miliaran rupiah.
Namun, saat dippertanyakan dalam rapat harmonisasi, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan justru tidak mampu menunjukkan dokumen pendukung terkait status pinjam pakai maupun hibah kapal tersebut. Atas dasar ketidaktersediaan dokumen dan ketidakjelasan status aset ini, Banggar DPRD Takalar memutuskan untuk menahan persetujuan anggaran perbaikan hingga seluruh data dan legalitas kapal dapat dibuktikan secara transparan.









