SUARACELEBES.COM, TAKALAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar memperkuat koordinasi dengan lembaga legislatif daerah untuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Takalar.
Penguatan koordinasi tersebut ditandai dengan keikutsertaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Syamsurezky, bersama Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, dalam Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi Bidang Intelijen yang digelar Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara daring, Selasa (11/8/2026).
Syamsurezky mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Takalar, Median Suwardi, beserta jajaran staf bidang intelijen.
FGD tersebut diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., melalui konferensi video Zoom Meeting.
Kehadiran Ketua DPRD Takalar dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kelancaran pembangunan.
Sinergi kedua institusi dinilai penting mengingat dinamika pembangunan daerah membutuhkan pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini.
Perkuat Deteksi Dini Ancaman
FGD Konsolidasi Bidang Intelijen membahas penguatan peran intelijen penegakan hukum dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional di daerah.
Dalam pelaksanaan tugasnya, fungsi intelijen tidak hanya berfokus pada penanganan persoalan yang telah terjadi, tetapi juga pada upaya deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).
Pemetaan AGHT menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi persoalan yang berpotensi memengaruhi keamanan, ketertiban, pelayanan publik, maupun pelaksanaan program pembangunan.
Dengan deteksi dini, potensi hambatan diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah antisipatif dapat dipersiapkan sebelum persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Sinergi Kejaksaan dan DPRD
Keterlibatan Ketua DPRD Takalar dalam forum konsolidasi tersebut juga menegaskan pentingnya komunikasi lintas institusi dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Kejaksaan melalui bidang intelijen menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, termasuk melakukan deteksi dini dan pemetaan terhadap potensi AGHT.
Koordinasi antara kedua institusi diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi serta menyelaraskan langkah dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pembangunan di Kabupaten Takalar.
Bagi Pemerintah Kabupaten Takalar, sinergi lintas lembaga menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga situasi daerah tetap kondusif, sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan.
Melalui FGD tersebut, penguatan fungsi intelijen penegakan hukum diharapkan tidak hanya menjadi agenda konsolidasi, tetapi juga mendorong koordinasi berkelanjutan di tingkat daerah.
Dengan memperkuat deteksi dini, pemetaan AGHT, dan komunikasi lintas institusi, Kejari Takalar bersama DPRD diharapkan dapat berkontribusi dalam mengantisipasi potensi hambatan serta mendukung keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Takalar.









