banner dprd mkassar

BPKAD dan OPD Teknis Pemkot Makassar Masuk Radar Uji Petik KPK RI

MAKASSAR, SUARACELEBES.COM  — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis menjadi target pendalaman dan uji petik oleh Tim Direktorat Koordinasi dan Pengawasan Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Langkah pencegahan dan penegakan integritas ini menegaskan komitmen pengawasan berlapis di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, yang mencakup jajaran kepala dinas, camat, hingga lurah, termasuk Dinas Perhubungan, DPMPTSP, dan BPKAD Makassar.

Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal Pemkot Makassar yang digelar di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).

Direktur Koordinasi dan Pengawasan Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, menyampaikan bahwa termasuk melakukan pendalaman aspek administrasi sekaligus pencocokan menyelaraskan dokumen pengeluaran dan pengelolaan aset di lingkungan Pemkot Makassar.

“Hari ini,koordinasi dan penguatan pendalaman melalui uji petik aspek administrasi sekaligus kesesuaian kesesuaian dokumen di lingkungan Pemkot,sebagai bentuk pencegahan,” ujar Edi.

Dalam mengevaluasi tersebut,KPK memberikan perhatian khusus pada empat sektor rawan,yakni pengadaan barang dan jasa,pengelolaan hibah,pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD,serta pengeluaran di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan).

Edi mengingatkan pentingnya menuntaskan proyek pengadaan tepat waktu dan tepat mutu,mengingat Tahun Anggaran 2026 hanya tersisa dua bulan.Ia menegaskan agar pekerjaan yang belum selesai tidak dipaksakan tuntas secara terburu-buru hingga menurunkan kualitas atau memicu tindak pidana korupsi.

“Jangan sampai ada paket atau pekerjaan yang belum selesai, atau selesai tetapi tidak benar karena dikerjakan terburu-buru. Ini menjadi perhatian kami, ” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, KPK mendorong agar seluruh catatan diaudit terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),dalam hal ini Inspektorat Kota Makassar,hingga berjenjang ke Inspektorat Provinsi dan Kemendagri jika ditemukan kendala.Audit pekerjaan yang telah rampung juga dapat berlanjut hingga Januari atau Februari 2027.

Merespons arahan tersebut,Wali Kota Makassar,Munafri Arifuddin,Menetapkan kesiapan Pemkot Makassar untuk mendokumentasikan seluruh catatan dan temuan anomali administrasi melalui audit internal Inspektorat.

“Saya memastikan setiap catatan tersebut akan didalami lebih lanjut melalui mekanisme klarifikasi dan audit oleh Inspektorat sebagai bagian dari pengawasan internal pemerintah kota,” kata Munafri.

Pria yang akrab disapa Appi ini berharap,Proses evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola anggaran dan aset daerah agar tetap transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Makassar. (*)

PDAM Makassar