banner dprd mkassar

BPKAD Makassar Pastikan Proyek Karebosi Rp48 Miliar Jadi SILPA, Fokus Realistiskan Anggaran 2026

MAKASSAR, SUARACELEBES.COM – Proyek revitalisasi Lapangan Karebosi dipastikan tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026. Alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp48 miliar yang telah disiapkan Pemkot Makassar dipastikan mengendap dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dahlan, mengungkapkan bahwa kelanjutan proyek penataan kawasan ikonik tersebut baru akan diusulkan kembali pada anggaran tahun berikutnya.

“Proyek Karebosi tahun ini tidak jalan dan baru akan dimulai di depan, ” ujar Dahlan tahun saat ditemui di Balai Kota Makassar, Senin (1/9/2026).

Dahlan menjelaskan, alokasi anggaran yang tidak terserap tahun ini akan kembali dimasukkan ke dalam usulan APBD 2027 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Nilai anggarannya diperkirakan berkisar antara Rp47 miliar hingga Rp48 miliar.

Meski begitu, BPKAD masih menunggu dokumen resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Makassar sebelum dibahas bersama DPRD Kota Makassar. Pembahasan resmi mengenai alokasi anggaran dan proyek fisik berskala besar untuk tahun 2027 dijadwalkan mulai berlangsung pada bulan November mendatang.

“Prosesnya masih berada pada tahap perencanaan di Bappelitbangda.Dokumen resminya belum sampai ke meja saya.Nanti setelah masuk ke KUA-PPAS,tetap harus dibahas dan disetujui DPRD baru bisa dijalankan,” …

Terkait dengan pembahasan APBD Perubahan 2026,Dahlan memperkirakan secara makro tidak ada perubahan signifikan dari target awal di kisaran Rp5,1 rak hingga Rp5,2 triliun. Namun, ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengukur realistis sisa waktu pelaksanaan kegiatan yang tinggal tiga bulan.

BPKAD menargetkan realisasi belanja daerah dapat menyentuh angka 95 persen pada akhir tahun. Oleh karena itu, kegiatan yang tidak memungkinkan diselesaikan diimbau untuk dirasionalisasi atau dihapus agar tidak membebani persentase sesuai anggaran.

Sebagai bentuk efisiensi dan menjaga stabilitas fiskal, BPKAD juga memangkas alokasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP/TSPP) ASN hingga puluhan miliar rupiah. Pengalihan anggaran tersebut dialokasikan untuk menutupi kebutuhan teknis Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Di APBD Perubahan kita harus realistis. Jika ada kegiatan yang sudah tidak mungkin selesai, lebih baik dihapus agar tidak menurunkan realisasi belanja, ” tegas Dahlan.

Di tengah penyesuaian sejumlah proyek fisik, kinerja keuangan Pemkot Makassar menunjukkan tren positif. BPKAD mencatat realisasi belanja daerah hingga awal September 2026 telah mencapai 44 persen, naik 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 37 persen. Sementara itu, pendapatan daerah tumbuh menjadi 59 persen dari sebelumnya 54 persen.

Selain masalah penyerapan anggaran, Pemkot Makassar tengah mengalihkan fokus pada penertiban aset daerah.Dahlan menyebutkan pihaknya terus mendorong pendataan aset kendaraan dinas dan lahan di seluruh SKPD,di mana baru Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah yang telah menyelesaikan penataan.Pembentukan SK Tim Penertiban Aset serta evaluasi aset di Kecamatan Manggala juga terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan.(*)

PDAM Makassar