SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Media sosial seharusnya menjadi ruang berekspresi, bukan tempat menjatuhkan martabat seseorang. Dugaan penggunaan TikTok untuk mengolok-olok dan mempermalukan seseorang kini berujung pada laporan polisi di Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan.
Seorang pria yang disebut sebagai Ketua Karang Taruna, Muh. Zulkifli, dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui platform TikTok. Laporan tersebut resmi diterima Polrestabes Makassar pada 13 November 2026 pukul 01.22 WITA.
Berdasarkan uraian dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP), dugaan peristiwa bermula pada 5 November 2026 sekitar pukul 15.45 WITA.
Pelapor Nur R menguraikan bahwa akun TikTok bernama @Bang Zoel diduga menandai akun korban, mengunggah foto korban, serta memberikan keterangan pada foto yang dinilai merendahkan dan menyerang kehormatan pribadi.
Persoalan tersebut tidak berhenti pada unggahan semata. Dalam laporan, pelapor mengaku mengalami dampak psikologis dan sosial, termasuk dugaan perundungan (bullying) serta body shaming akibat konten dan respons pengguna media sosial.
“Saya di bullying di medsos akibat perbuatan dari Ketua Karang Taruna, Muh. Zulkifli, saya tidak terima diperlakukan seperti itu,” kata Nur R yang akrab disapa Lala
Ruang Digital Bukan Ruang Bebas Tanpa Tanggung Jawab
Kasus ini kembali membuka persoalan serius mengenai batas kebebasan berekspresi di media sosial. Candaan, komentar, maupun unggahan yang dianggap biasa oleh pembuatnya belum tentu diterima demikian oleh orang yang menjadi sasaran.
Ketika foto dan identitas seseorang digunakan dalam konten yang dinilai merendahkan, persoalannya tidak lagi sekadar perbedaan selera humor. Ada kehormatan, martabat, dan hak pribadi yang harus dihormati.
Terlebih, apabila konten tersebut memicu komentar berantai dan memperluas dampak sosial terhadap orang yang bersangkutan.
Kini Menunggu Pembuktian Polisi
Dalam laporan tersebut, pelapor merujuk Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan pencemaran nama baik.
Penerimaan laporan ini menjadi pintu awal bagi aparat kepolisian untuk menelaah peristiwa, memeriksa bukti digital, serta meminta keterangan pihak-pihak terkait.
Namun, penting ditegaskan bahwa laporan polisi bukanlah putusan bersalah. Kebenaran materiil, unsur pidana, dan pertanggungjawaban pihak yang dilaporkan harus ditentukan melalui proses hukum.
Muh. Zulkifli sebagai pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.
Publik kini menanti: apakah dugaan yang dilaporkan tersebut dapat dibuktikan secara hukum?
Satu hal yang patut menjadi perhatian bersama, jabatan sosial, popularitas, maupun kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kehormatan dan martabat orang lain.
